Sri Mulyani: Anggaran Kesehatan 2023 Diprioritaskan untuk Non-COVID-19
- istimewa
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas belanja negara pada tahun 2023. Selain untuk bidang perlindungan sosial, prioritas juga anggaran juga diberikan untuk sektor kesehatan.
Menurut Sri Mulyani, selama tiga tahun terakhir anggaran kesehatan melonjak akibat pandemi. Seperti tahun 2020, total anggaran kesehatan menjadi Rp172 triliun dari hanya Rp113 triliun pada tahun 2019.
"Tahun 2021 belanja kesehatan melonjak lagi ke Rp312 triliun, di mana Rp190 triliun untuk COVID-19. Untuk tahun 2022 ini, diperkirakan belanjanya mencapai Rp255 triliun, di mana Rp116,4 triliun adalah untuk COVID-19," katanya, Kamis, 14 April 2022.
Karena tahun 2023 diperkirakan COVID-19 tidak lagi menjadi faktor, katanya, belanja kesehatan untuk non-COVID-19 akan menjadi lebih penting.Â
"Kalau tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan COVID-19 sebesar 139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara Rp193,7 triliun hingga Rp255 triliun. Ini tujuannya adalah untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan," ujarnya.
Terutama anggaran kesehatan itu akan digunakan dalam memberikan jaminan kesehatan nasional. Kemudian meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan dan mendukung pembangunan sarana prasarana kesehatan terutama di daerah, penurunan stunting, termasuk penyakit yang merupakan penyakit yang sangat penting untuk diatasi seperti tuberkolosis.
Hasil sidang kabinet terbatas yang membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023, menetapkan bahwa pada tahun 2023 pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 persen hingga 11,76 persen dari PDB.
Ini berarti pendapatan negara diperkirakan pada kisaran antara Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun. Sedangkan belanja negara pada tahun 2023, kata Sri Mulyani, didesain pada kisaran 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB. "Itu artinya belanja negara pada kisaran antara Rp2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 Triliun," katanya.