Pendapatan Negara Naik, Sri Mulyani Sebut Dunia Usaha Mulai Pulih

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/Tangkapan layar

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dari sisi fiskal, APBN akan terus melanjutkan kinerja yang positif. Hal itu dapat dilihat dari sisi pendapatan negara dan dukungan terhadap belanja negara untuk menopang kebutuhan masyarakat, serta dalam mendukung investasi seperti belanja di bidang infrastruktur.

DPR Minta Pemerintah Tak Andalkan PPN untuk Dongkrak Pendapatan Negara

"Realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2022 sebesar 37,73 persen year-on-year (yoy). Dalam hal ini pendapatan negara telah mencapai Rp302,42 triliun atau setara 16,38 persen dari target APBN 2022," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Rabu 13 April 2022.

Menkeu menjelaskan, perbaikan pendapatan negara terutama akibat pemulihan dari kinerja dunia usaha, dan juga kenaikan harga komoditas. "Serta juga kenaikan dari ekspor maupun impor barang yang dibutuhkan untuk menopang kegiatan ekonomi yang makin tinggi," ujarnya.

Komisi XI DPR Sebut PPN 12% Bisa Dongkrak Pendapatan Negara hingga Rp70 Triliun

Petugas menghitung mata uang rupiah dan dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta

Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Di sisi realisasi belanja negara, Sri Mulyani mengakui telah terjadi perlambatan sebesar 0,1 persen mencapai Rp282,7 triliun, atau setara 10,4 persen dari pagu belanja negara. Namun, Menkeu memastikan bahwa realisasi belanja ini sudah membaik apabila dibandingkan dengan periode Januari 2022, yang sempat mengalami kontraksi hingga 13 persen.

Waspadai Perang Dagang Jilid II ala Trump, Sri Mulyani: Pasti Akan Berdampak Langsung ke Ekonomi

Membaiknya realisasi belanja negara juga didukung oleh belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp172,2 triliun. Belanja ini mencakup belanja operasional dari kementerian dan lembaga (K/L), maupun belanja program dari (K/L) terutama untuk belanja infrastruktur dan belanja bantuan sosial.

"Penyaluran bantuan sosial dalam hal ini mengalami kenaikan dengan pelaksanaan bantuan Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan tahap pertama, dan juga pencairan bantuan Kartu Sembako," kata Sri Mulyani.

Untuk belanja non K/L, realisasinya tercatat mencapai Rp93,6 triliun, terutama untuk pembayaran subsidi energi yang meningkat. Dengan perkembangan tersebut, penerimaan negara mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yakni 37,73 persen. "Sedangkan belanja dalam hal ini relatif cukup baik perkembangannya sejak Januari, sehingga APBN tetap mencatat surplus sebesar Rp19,7 triliun atau 0,11 persen dari produk domestik bruto," ujar Menkeu.

Dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung, APBN akan terus melakukan respons secara aktif dan memposisikan diri menjadi 'shock absorber'. Tujuannya yakni untuk terus melindungi dari sisi kesehatan, karena pandemi COVID-19 belum selesai.

"Dan APBN juga melindungi dari sisi masyarakat dalam bentuk daya beli dan terutama kelompok yang paling rentan, dan pada saat yang bersamaan APBN mulai dipulihkan kesehatannya serta tetap mendukung pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani.

"Jadi dalam hal ini, APBN akan melakukan multiple objektif, yaitu tetap melindungi kesehatan dari sisi pandemi yang belum berakhir, mendukung masyarakat dari sisi daya beli dan bantuan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan, menjaga pemulihan ekonomi nasional, dan yang keempat yakni tetap menjaga dan mengembalikan kesehatan APBN," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya