Sekjen DEN Usulkan Cara Ini Cegah Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Potensi penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia semakin tinggi. Salah satunya karena disparitas harga yang besar antara solar bersubsidi Rp5.150 per liter dan nonsubsidi dexlite yang berkisar Rp12.950-Rp13.550.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto mengatakan cara cegah penyelewengan tersebut hanya dapat dilakukan dengan prioritaskan penindakan tegas pada pihak yang menyalahgunakan penggunaan BBM bersubsidi.
“Semua elemen masyarakat harus ikut mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi, tidak hanya sekadar imbauan,” kata Djoko saat diskusi dengan media secara virtual, dikutip Rabu 13 April 2022.
Baca juga: Dubes Rusia Ungkap 1.500 Tentaranya Tewas, Korban Ukraina Lebih Kecil
Menurut Djoko potensi jebolnya kuota BBM bersubsidi, terutama solar, harus diantisipasi melalui peningkatan pengawasan, termasuk sanksi terhadap penyalahgunaan solar. Apalagi ketentuan yang berhak membeli BBM bersubsidi sudah jelas.
Tak hanya penindakan, Djoko juga mengingatkan pada regulator khususnya Pertamina untuk bisa memanfatkan sistem digitalisasi SPBU yang sudah terpasangan sebelumnya untuk bisa dimanfaatkan.
“Di situ bisa ketahuan truk atau mobil apapun jika dimodifikasi kelihatan sekali mengisi di SPBU. Kalau ada truk isi 700 liter, itu harusnya ketahuan,” ujar Djoko.
Tak sampai di situ, Djoko juga menyebutkan, Kementerian ESDM sebelumnya juga pernah menginisiasi penerapan sistem monitoring pengendalian bahan bakar minyak dengan memanfaatkan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) untuk mengawasi penggunaan solar bersubsidi.
“Sayangnya, setelah dipasang hampir di 250 ribu kendaraan, program tersebut dihentikan,” ujarnya.
SPBU kehabisan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi Bio Solar
- ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Penyalahgunaan solar bersubsidi disinyalir menjadi faktor utama jebolnya kuota solar bersubsidi yang tahun ini ditetapkan sebesar 14,09 juta kiloliter (KL) khusus untuk sektor ritel.
Pertamina memperkirakan hingga akhir 2022, konsumsi solar bersubsidi akan mencapai 16 juta KL. Djoko memproyeksikan BBM bersubsidi akan melewati kuota yang diproyeksikan.
“Kuota tahunan BBM bersubsidi sebenarnya bisa ditarik ke depan sehingga Pertamina bisa menambah kuota bulanan,” katanya.
Mantan Direktur BBM BPH Migas itu mengatakan, pencegahan penyalahgunaan solar bersubsidi menjadi upaya membantu pemerintah dan Pertamina. Sebab, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini sudah sangat berat, apalagi jika harus menanggung tambahan beban subsidi.
Di sisi lain, beban Pertamina juga sangat berat karena hanya anggaran subsidi Rp500 per liter dari selisih harga jual yang mencapai Rp7.000-Rp8.000 per liter.
“Sekarang pemerintah duduk bareng sama DPR, tambah subsidi solar, misalnya Rp2.000. Tak masalah APBNP khusus subsidi solar. Itu akan membantu Pertamina, tapi bagi masyarakat solar enggak naik,” kata Djoko.
Subsidi Pajak Mobil Listrik
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk electric vehicle (EV) charging mobil listrik.
Sementara itu, agar beban subsidi BBM tak semakin meningkat, Djoko juga mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa membebaskan segala bentuk pajak pada komponen kendaraan listrik.
Sebab, apabila masyarakat dapat membeli kendaraan listrik lebih murah dan beralih ke kendaraan tersebut maka ketergantungan terhadap BBM untuk kendaraan dipastikan berkurang dan itu tentunya menekan beban subsidi BBM.
"Solusinya pindah ke kendaraan listrik, tapi untuk harganya bisa murah kemenkeu diminta bebaskan segala macam pajak pada kendaraan listrik, sehingga beban subsidi BBM bisa berkurang karena masyarakat beralih ke kendaraan listrik," ujarnya.
