Menteri ESDM Ungkap Kecurangan Pembelian Solar Subsidi
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/Tangkapan layar
VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyebut masih banyak perusahaan atau industri menikmati solar bersubsidi. Mereka menggunakannya untuk kepentingan operasional seperti transportasi untuk pengangkutan. Hal itu banyak ditemukan di Sumatera Utara.
Arifin mengapresiasi langkah dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 541/ 3268 tentang Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Jenis Solar Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara.
Dengan surat edaran tersebut, ada satu sisi mengalami kenaikan harga dan satu sisi lainnya. Solar subsidi dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga untuk Sumatera Utara ini dapat dikendalikan.
"Memang situasi saat ini. Dengan pembatasan ini, banyak komoditas banyak naik. Contohnya, komiditas harga CPO naik, sumber alam lainnya, produk-produk pertambangan. Memerlukan dukungan logistik kuat, karena transportasi bertambah dengan jumlah pemakaian bahan bakar bertambah," ucap Arifin kepada wartawan saat meninjau SPBU di Jalan SM Raja, Kota Medan, Sabtu 9 April 2022.
Dengan pembatasan solar subsidi tersebut, Arifin mengklaim dari peninjauan ke sejumlah SPBU di Sumatera Utara suplay aman dan tidak terjadi antrian di SPBU kenderaan bermotor, untuk transaksi solar bersubsidi.
"Dengan peninjauan dengan saat ini, dilakukan pengaturan solar subsidi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita lihat suplai aman, tidak ada antrian. Semua berjalan dengan lancar dan stok-stok kita lihat ini, mencukupi. Terima kasih atas langkah-langkah diambil oleh Pemprov Sumut dan aparat setempat (Polda Sumut)," jelas Arifin.
Arifin mengungkapkan bahwa solar bersubsidi ini, untuk masyarakat yang perlu dibantu. Bukan diperuntukan untuk industri-industri dengan bisnis yang bersifat komersial.
"Dengan itu, kita menghimbau industri-industri ini, masih menggunakan solar subsidi langsung atau tidak langsung melalui, pola outsourcing. Untuk memakai solar non subsidi, sehingga tidak mengurangi jatah untuk masyarakat yang dialokasikan," kata Arifin.
Ditambah lagi, Arifin mengatakan banyak ditemukan kecurangan dilakukan supir truk roda enam pengangkut hasil industri. Yakni dengan melakukan modifikasi tangki untuk penyimpanan solar subsidi ada di truk dengan kapasitas yang lebih besar.
"Seperti truk 6 roda, seharusnya 120 liter dimodifikasi tangki (pengisian BBM) kelebihan dan mengangkut untuk apa? Untuk mengangkat makan pokok oke. Untuk kebutuhan komersil tidak benar ini," kata Arifin.
Mirisnya lagi, Arifin menjelaskan setelah itu, solar subsidi itu, kembali dijual belikan dengan harga yang mahal untuk mencari keuntungan secara pribadi.
"Ditambah lagi, tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga ada kios-kios pengecer (solar). Ini akan kita evaluasi sistem kita dan struktur kita akan kita sempurnakan," sebut Arifin.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menyebut, dari inspeksi mendadak (sidak) dilakukan bersama dengan Menteri ESDM, Wakil Gubernur Musa Rajekshah dan Kapolda Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, belum ditemukan ada antrian pengisian BBM setelah dilakukan pembatasan.
“Kan biosolar itu lebih diutamakan untuk angkutan umum, angkutan logistik, nelayan, petani. Kalau kemudian industri besar masuk, itukan jadi mengurangi jatah yang akhirnya menjadi over kuota,” ucap Nicke.
Nicke mengungkapkan pihak Pertamina bersama pihak terkait untuk melakukan upaya pengendalian transaksi solar subsidi sesuai dengan peruntukannya. Karena, pendistribusian solar bersubsidi secara nasional sudah melebihkan kouta yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.
Dengan dilakukan pengendalian tersebut, Nicke menepis terjadi kelangkahan stok solar hingga terjadi antrian panjang kenderaan bermotor di SPBU untuk mengisi BBM. Sehingga dilakukan sidak langsung ke sejumlah SPBU di Sumut ini.
“Pak Menteri juga tadi sudah menyampaikan, dari lima SPBU yang sudah didatangi stok ada, tidak ada antrean panjang. Artinya, kondisi sudah stabil dan tidak ada masalah. Jangan masih menghembus-hembuskan kelangkaan, antrean. Pak Menteri langsung turun, dan terus kita lakukan pengecekan ke seluruh daerah,” tutur Nicke.
KPU: 110 TPS di Sumatera Utara Gelar Pemungutan Suara Susulan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan tren pemungutan suara ulang maupun susulan di Pilkada serentak 2024 ini menurun drastis.
