BLT Minyak Goreng Mulai Disalurkan Pekan Ini

VIVA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan, penyaluran BLT minyak goreng sebesar Rp100.000 per bulan tersebut, akan mulai dilaksanakan secara bertahap pada pekan ini. Diharapkan dengan ini dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami lonjakan harga minyak goreng

"Tujuan dari pemberian BLT minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat dari kenaikan harga minyak goreng akibat lonjakan di pasar internasional," kata Abraham di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu 6 April 2022.

“Jadi Semakin cepat tersalur, semakin cepat beban masyarakat diringankan,” tambahnya.



Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) RI Abraham Wirotomo.

Photo :

• KSP

Seperti diketahui, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 100.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT akan diberikan pada April, Mei, Juni.

Namun pembayarannya dilakukan sekaligus yakni pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp 300.000.

BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).

Abraham menjelaskan, penerima BLT minyak goreng adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). DTKS, ujar dia, adalah basis data yang sudah dilakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sudah diverifikasi.

"Dengan demikian penyaluran BLT bisa tepat sasaran, dan ini untuk mencegah potensi data ganda dan fiktif," ujar Abraham.

Ia juga memastikan, masyarakat penerima manfaat bisa membelanjakan bantuan di toko atau warung manapun. Kebebasan ini diberikan untuk mengurangi potensi permainan atau monopoli sejumlah pihak.

"Masyarakat bebas bisa belanja di mana saja. Tapi Kami imbau dan berharap, BLT benar-benar digunakan untuk membeli minyak goreng," ujar Abraham.

Halaman Selanjutnya

Abraham menjelaskan, penerima BLT minyak goreng adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). DTKS, ujar dia, adalah basis data yang sudah dilakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sudah diverifikasi.