Resmikan Stasiun Cikarang, Sri Mulyani Ungkap Sumber Dananya
- Insatgram @smindrawati
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sumber dana pembangunan stasiun kereta api modern Cikarang. Sri mengungkapkan pembangunan itu didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Pembangunan stasiun Cikarang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Double-Double Track (DDT), Manggarai-Cikarang. Hal itu diungkapkan Ani sapaan akrabnya melalui media sosial Instagramnya.
“Selamat kepada warga Cikarang, kini memiliki stasiun kereta api yang modern dan nyaman. Saat meresmikan bersama Menteri Perhubungan pak @budikaryas. Saya jelaskan bahwa Stasiun Cikarang merupakan satu dari sekian banyak proyek pembangunan yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” tulis Ani, Jumat 1 April 2022.
Pembangunan Proyek DDT Manggarai-Cikarang
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ani menjelaskan, hingga saat ini pembiayaan melalui SBSN sudah lebih dari Rp175,38 triliun. Untuk pembiayaan 4.247 proyek infrastruktur yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
“Selain jalur kereta api DDT Manggarai Cikarang, infrastruktur perkeretaapian juga diwujudkan melalui Trans Sulawesi Parepare-Makassar, Trans Sumatera, dan Double Track KA di selatan Jawa. Jembatan Youtefa di Jayapura serta jembatan Pulau Balang di Kalimantan juga merupakan proyek-proyek yang dibiayai oleh SBSN,” terangnya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dari 2013 hingga 2022, total alokasi SBSN yang telah diterima mencapai Rp52,23 triliun, atau 29.7 persen dari total proyek SBSN. Kemudian, sektor yang menyerap alokasi terbesar yaitu, perkeretaapian sebesar Rp45,79 triliun atau 88 persen dari total alokasi.
“Saya berharap, semoga seluruh infrastruktur ini terus dijaga sekaligus sebagai manifestasi bahwa #UangKita akan selalu digunakan untuk membangun negara kita tercinta,” tuturnya.
Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan rencana Pemerintah yang bakal menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar.
