RI Butuh Rp3.461 T Kurangi Emisi Karbon, Menkeu: Swasta Harus Dukung
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta sektor swasta nasional maupun global untuk mendukung Indonesia mengurangi emisi karbon. Karena bila hanya mengandalkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidaklah cukup.
Sri Mulyani menuturkan, estimasi biaya yang dibutuhkan Indonesia dalam menurunkan karbon adalah sebesar US$247 miliar atau Rp3.461 triliun. Setidaknya, setiap tahunnya biaya yang dibutuhkan senilai Rp266 triliun.
“Ini pendanaan yang tidak kecil, APBN hanya berkontribusi sekitar 30 persen per tahunnya, di tambah dengan BUMN. APBD sekarang kita juga minta untuk melakukan climate action, di dalam APBD dengan melakukan budget tracking itu jumlahnya tidak akan melebihi 60 persen,” ujar Ani sapaan akrabnya dalam acara PPATK 3rd Legal Forum, Kamis 31 Maret 2022.
Ilustrasi polusi udara
Sri Mulyani Ungkap Rencana Pajak Karbon
Dari jumlah tersebut, 40 persen kekurangan akan didukung melalui sektor swasta. Selain itu, menurutnya, sektor swasta juga tidak akan berjalan tanpa adanya mekanisme pasar.
“Di sinilah letaknya kenapa instrumen harga karbon menjadi sangat penting. Di dalam mekanisme pasar dengan harga karbon instrumen pajak karbon menjadi salah satu instrumennya,” terangnya.
Sementara itu, saat ini pemerintah dalam memperkenalkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satu isinya adalah pajak karbon. Hal itu dilakukan sebagai tekad Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim, yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah.
“Mengatasi perubahan iklim tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Atau menggunakan even BUMN. Harus ada partisipasi dari swasta baik nasional maupun global,” tegas Ani.
