Menkeu Tegaskan Komitmen RI Terapkan Prinsip ESG dalam Pembangunan
- istimewa
VIVA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan respons terhadap perubahan iklim dalam konteks pembiayaan infrastruktur.
Hal Ini disampaikan dalam kegiatan dialog strategis tingkat tinggi dengan tema “Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth”, pada tanggal 28 Maret 2022, di Pavillion of Indonesia, Dubai Expo 2020.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan yang didukung oleh Pemerintah Kanada, World Bank, PT SMI, dan PT PII telah menyelenggarakan dialog bagian dari agenda Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day.
Acara diselenggarakan dalam format hybrid (online dan offline) yang terdiri dari serangkaian sesi yang diadakan pada tanggal 28-29 Maret 2022 di Dubai dan Jakarta.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya juga mengungkapkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, dan tujuan yang diharapkan Pemerintah Indonesia dari implementasi kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- Dokumentasi kementerian Keuangan.
Selain itu Menteri Keuangan RI menyampaikan kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Prinsip-prinsip ESG untuk mendukung infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG tersebut.
Menurut dia, pemerintah Indonesia terus menyadari pentingnya peranan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Jadi kami meningkatkan kesadaran para investor serta mengadaptasi standar-standar kualitas yang saat ini juga sudah menjadi golden standard secara global yaitu ESG, untuk kualitas pembangunan infrastruktur dan pengambilan keputusan investasi”, ujar Menteri Keuangan RI dikutip dalam tertulis, Selasa 29 Maret 2022.
Mengelaborasi pernyataan Menteri Keuangan RI, dalam diskusi tersebut, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, dan Direktur Bakti. Masing-masing menyampaikan pentingnya peran teknologi digital untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung tujuan pembangunan yang inklusivitas, upaya mendorong kinerja ESG dalam pembangunan infrastruktur.
Implementasi ESG dalam pembangunan infrastruktur sektor air minum dan perumahan untuk memanfaatkan pasar green investment, serta program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.
Lebih lanjut, Undersecretary Kementerian Keuangan UEA juga menekankan akan pentingnya menjajaki kolaborasi potensial untuk masa depan pembiayaan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Undersecretary menyampaikan bahwa investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur adalah kunci untuk mempercepat transisi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Ini adalah prioritas global yang diarusutamakan melalui upaya G20 dengan memajukan agenda investasi infrastruktur yang berkualitas, karena peningkatan partisipasi sektor swasta akan membantu mengembangkan sektor infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan," kata dia.
Dia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan PPP unit di Kementerian Keuangan yang telah mengundang kami dalam pertemuan ini. "Ini adalah kesempatan besar untuk mengeksplorasi model pembiayaan PPP yang inovatif dan mengeksplorasi perangkat yang diperlukan untuk memudahkan transisi net zero dalam aset infrastruktur yang penting”, tuturnya.
Acara ini diantaranya dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Undersecretary Kementerian Keuangan UEA, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dirjen PPR Kemenkeu. Perwakilan Kementerian PUPR, Perwakilan Kementerian Kominfo, dan Perwakilan Pemprov. Jawa Barat. Hal ini selaras dengan fokus dan agenda utama Presidensi Indonesia pada Forum G20.
Indonesia telah menekankan komitmennya terhadap penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan ketahanan (resilience) dalam pembangunan infrastruktur dan investasi.
Adapun peserta yang hadir dan mengikuti acara baik secara offline maupun online berasal dari Investment Authorities, Green Financier, Equity Investor, Rating Agencies, Development Partners, Lender, dan Potential Private Partner.
Agenda utama dalam dialog tersebut adalah membahas kebijakan pemerintah terkait infrastruktur dalam mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut, dialog tersebut juga menekankan penerapan ESG dalam penyediaan infrastruktur. Selain dialog tersebut, terdapat beberapa forum bisnis yang dilakukan sebagai sarana diskusi antara perwakilan pemerintah Indonesia dan calon mitra pemerintah.
