Wapres Ungkap Strategi RI Jadi Produsen Halal Terbesar Dunia pada 2024
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/Tangkapan layar
VIVA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air dengan sangat serius.
Bahkan, Ma'ruf menilai bahwa keseriusan itu dapat dilihat dari Presiden Jokowi yang menjabat langsung sebagai Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dirinya (Wapres) sebagai Wakil Ketua KNEKS, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Sekretaris KNEKS.
"Oleh karena itu, Presiden Jokowi sudah mencanangkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia harus menjadi produsen halal terbesar di dunia," kata Ma'ruf dalam telekonferensi, Selasa 29 Maret 2022.
Ilustrasi industri halal.
- Cosmetics design asia
Guna memajukan ekonomi dan keuangan syariah nasional, Wapres menjelaskan bahwa ada empat fokus yang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Yang pertama yakni industri halal, mengingat betapa besarnya potensi yang ada di dalam industri halal tersebut.
"Karena industri halal Ini potensi dan pasarnya sangat besar, tapi selama ini kita hanya menjadi konsumen terbesar di dunia, bukan produsen. Produsennya justru negara-negara non-muslim seperti Brazil, Australia, China, dan Korea," ujarnya.
Kemudian yang kedua adalah industri keuangan, sehingga pemerintah pun saat ini tengah berupaya membenahi sektor keuangan syariah nasional termasuk melakukan merger pada tiga bank syariah Himbara.
"Yang juga akan dilanjutkan ke (merger) lembaga-lembaga keuangan lainnya sampai ke tingkat yang mikro, seperti misalnya bank wakaf mikro, baitul maal wal tanwil, koperasi syariah, dan lain sebagainya," kata Ma'ruf.
Lalu yang ketiga adalah pengembangan dana sosial Islam. Wapres menjelaskan, potensi zakat dan wakaf di Indonesia itu sangat besar sekali. Di mana, dari sektor zakat saja potensi per tahunnya bisa mencapai Rp370 triliun.
"Tapi baru sekitar Rp70 triliunan yang tergali, itu pun yang resmi pemerintah baru sekitar Rp10 triliun. Sementara yang Rp60 triliunan itu zakat maal langsung dari masyarakat atau dari para pemberi langsung ke penerima zakat," ujar Wapres.
Terakhir yang keempat, lanjut Ma'ruf, adalah usaha, bisnis, dan para pengusaha syariah itu sendiri. Ini yang juga akan dikembangkan oleh pemerintah, karena Ma'ruf menilai bahwa semua instrumen ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tidak mungkin bisa termanfaatkan secara optimal jika tidak ada peran pengusaha.
"Jadi kunci dan ruhnya itu di pengusaha. Kalau infrastrukturnya seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah itu ada, namun tidak ada pengusahanya, maka infrastruktur keuangan syariah itu tidak akan ada isinya," ujarnya.
