Gandeng IsDB dan Malaysia, RI Pacu Digitalisasi Industri Halal
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/Tangkapan layar
VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) berkomitmen mendorong kerja sama internasional melalui 'Reverse Linkage' di bidang industri halal.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan, Indonesia harus berperan penting dalam pasar halal global, mengingat posisinya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
"Diperlukan perbaikan iklim yang mendukung pengelolaan sistem halal dari dalam, termasuk melalui digitalisasi," kata Suharso dalam telekonferensi, Senin 28 Maret 2022.
Ilustrasi industri halal.
- Cosmetics design asia
Guna mengimplementasikan hal tersebut, hari ini Bappenas bersama Universitas Brawijaya, Islamic Development Bank (IsDB), dan Serunai Commerce Malaysia, meluncurkan kerja sama Reverse Linkage 'Digital Halal Ecosystem Development'.
Langkah tersebut searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni memperkuat kerja sama pembangunan internasional. Misalnya meliputi perdagangan dan investasi, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi sektor swasta.
Suharso menjelaskan, di Indonesia sendiri pengembangan industri produk halal menjadi salah satu strategi peningkatan nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi, dan industrialisasi. "Sebagai negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,8 miliar, harus mengoptimalkan peluang di pasar halal," ujar Suharso.
Selain di industri halal, lanjut Suharso, program Reverse Linkage juga telah mendukung pembangunan di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pusat sumber daya melalui berbagi pengetahuan hingga berdampak untuk kerja sama ekonomi.
"Beberapa praktik terbaik ditunjukkan dalam kerja sama inseminasi buatan sapi, ekspor 42.750 dosis semen beku untuk sapi ke Kirgiztan dan delapan negara lainnya, serta pengembangan vaksin halal dengan Maroko, Tunisia, dan Senegal," ujarnya.
Diketahui, Reverse Linkage adalah kerja sama pembangunan antar negara anggota IsDB yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan, teknologi, dan best practices yang berorientasi pada hasil untuk akselerasi pembangunan ekonomi dan sosial.
Reverse Linkage juga mendorong keterlibatan sektor swasta dengan pendekatan kemitraan multi-stakeholders untuk mencapai Agenda 2030, sejalan dengan Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, sesuai amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.
