Geregetan APBN Buat Beli Barang Impor, Jokowi: Permudah UMKM Dapat SNI

Presiden Jokowi.
Sumber :
  • Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.

VIVA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegeramannya kepada sejumlah instansi baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan lainnya yang masih saja membelanjakan uang APBN untuk membeli barang impor.

Impor Susu Bebas Pajak, Kemenkeu Beri Penjelasan

Menurut Jokowi, semestinya uang APBN yang diberikan kepada kementerian/ lembaga atau instansi lainnya bisa digunakan untuk menumbukhkan ekonomi dalam negeri. Salah satunya dengan menggunakan produk dalam negeri.

"Kalau kita beli barang impor bayangkan bapak ibu kita beri pekerjaan ke negara lain. Duit kita, capital outflow keluar pekerjaan ada di sana bukan di sini. Coba kita belokkan semua ke sini," kata Jokowi dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia, Jumat 25 Maret 2022.

Cerita Kapolri Ingat Pujian Atraksi Pasukan Brimob dari Jokowi dan Prabowo

"Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi. Berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah diitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini," tambahnya.

Jokowi memerintahkan kepada para Kepala Daerah, Kementerian dan Lembaga agar menggunakan anggaran untuk membeli barang dan jasa dari UKM dalam negeri. Dia juga meminta agar UMKM tidak perlu dipersulit untuk mendapatkan SNI, sertifikasi dan sebagainya.

11.11 Big Sale Dorong Peningkatan Produk Terjual Hingga 7,5 Kali Lipat di Shopee Live

"Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana. Kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin. Dipermudah, biar semua bisa masuk ke e-catalog," kata Jokowi.

UMKM Pengrajin Hiasan Kayu

Photo :
  • ist

Jokowi tidak ingin uang APBN justru dipakai untuk berbelanja produk impor. Padahal ekonomi tanah air butuh di support agar dapat terus bertumbuh.

"Ini uang-uang kita sendiri, APBN, APBN kita sendiri, kok dibelikan barang impor, itu gmana toh? Geregetan saya," ujarnya.

Maka dari itu, Jokowi menargetkan kepala daerah maupun menteri agar mengkonsumsi barang dan jasa dari dalam negeri. Jika tidak mencapai target konsumsi barang dalam negeri maka akan diumumkan secara terbuka.

"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-nya gak masuk e-catalog, target gak tercapai saya umumin nanti. Setuju gak?," tegas Jokowi yang disambut persetujuan para peserta yang hadir.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya