DPR Desak Pemerintah Bayar Utang dan Kasih Kompensasi BBM ke Pertamina
- Pertamina
VIVA – Komisi VII DPR meminta Pemerintah untuk membayarkan kewajiban utang kepada Pertamina karena kenaikan harga minyak dunia. Utang itu timbul karena ada selisih harga Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan Pemerintah dengan harga internasional.
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menjelaskan, selisih harga ICP yang ditanggung itu menggerus keuangan Pertamina. Sehingga kinerjanya dalam melayani masyarakat berpotensi tidak maksimal.
"Segera bayar kewajiban Pemerintah ke Pertamina yang itu membatu cashflow untuk mencegah kerugian karena selisih harga dan cost of money itu," ujar Sugeng di Lombok dikutip Selasa, 22 Maret 2022.
Dia mengungkapkan, harga keekonomian bahan bakar minyak yang saat ini sudah melambung tinggi. Dengan belum dinaikkannya harga BBM tersebut, Pertamina harus menanggung selisih harga melalui keuangannya, hal itu ditegaskan memberatkan perusahaan.
Kantor Pusat Pertamina
- VIVA / Renne
"Kedua, harus segera ditetapkan besaran kompensasi harga hari ini menyangkut pertalite dan pertamax dan juga solar. Karena itu hanya disubsidi 500 per liter," tegasnya.
"Jadi itu permintaan DPR yang carry over 4 tahun ini kurang lebih Rp100 triliun," tambahnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Pemerintah memiliki kapasitas untuk membayar selisih harga minyak tersebut ke Pertamina. Mengingat harga komoditas internasional meroket saat ini.
"Pemerintah hari ini punya uang. Ingat harga komoditas semuanya naik, nikel, batu bara, CPO naik. Barang tambang naiknya tidak tanggung-tanggung 3 kali lipat. Artinya revenue Pemerintah dari ekspor tinggi," ungkapnya.
Karena itu, dia menegaskan bahwa hal ini harus jadi perhatian Pemerintah, Sehingga, kinerja Pertamina pun bisa maksimal untuk melayani masyarakat.
"Artinya kita ada selisih yang lumayan bisa untuk mengkompensasi dan menyelamatkan kebutuhan rakyat, yang tidak bisa ditunda namanya BBM dan gas," tegasnya.
