Komisi VI Minta Mendag Lutfi Perbaiki Distribusi Minyak Goreng
- Dokumentasi Kemendag.
VIVA – Tersendatnya jalur distribusi dinilai menjadi biang kerok kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah.
Komisi VI DPR RI meminta Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi segera memperbaiki sistem distribusi tersebut.
“Persoalan distribusi ini masalahnya sederhana, tidak terlepas dari sistem pasokan dan permintaan (supply and demand)," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Gde Sumarjaya Linggih kepada awak media, Rabu, 16 Maret 2022.
Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih
Pria yang akrab dipanggil Demer ini membeberkan kelangkaan dan gejolak harga minyak goreng masih terjadi pada sebagian daerah. Namun, ada juga daerah yang tidak mengalami gejolak harga.
“Di Bali, saya masih menemukan harga minyak goreng curah sekitar Rp17.000 dan harga minyak dalam bentuk kemasan Rp20.000," ujarnya.
Menurut Demer, Kementerian Perdagangan memiliki data lengkap para pemain CPO dan produsen minyak goreng kelas kakap. Dengan demikian, kata dia, pemerintah hanya tinggal membagi-bagi tugas dan para penanggungjawab.
“Produsen minyak goreng besar berikan tugas DMO untuk wilayah yang penduduknya besar, begitu juga dengan yang lainnya. Karena kebutuhan satu daerah akan minyak goreng berbeda-beda dengan daerah lain, tergantung kepadatan penduduknya," ujarnya.
Menurut Demer, persoalan pengawasan juga tidak kalah penting dari pendistribusian. Untuk itu, pemerintah diminta mengawasi pendistribusian DMO, sehingga tidak terjadi pelanggaran atas aruran yang sudah dibuat Kementerian Perdagangan.
“Pengawasan harus dilakukan agar DMO berjalan dengan benar, pasokan cukup dan harga minyak goreng stabil dengan ketersediaan yang memadai,” kata Demer.
Lebih lanjut politikus Golkar ini mengakui kondisi harga CPO yang tinggi, akibat dari dampak perang Rusia-Ukraina yang membuat pengaruh besar terhadap kondisi minyak goreng di dalam negeri.
