Bermasalah, Menko Luhut Soroti Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menuturkan sektor kelapa sawit saat ini tengah mengalami masalah pada sistem tata kelolanya. Dengan hal itu Luhut mengatakan akan memonitor secara keseluruhan tata kelola melalui digitalisasi.

Adapun menurutnya, pada sektor kelapa sawit digitalisasi akan dilakukan seperti halnya dengan batu bara. Di mana pada batu bara baru-baru ini diluncurkan Sistem Informasi dan Batubara (SIMBARA), yang terintegrasi dengan Kementerian. Dengan itu maka SIMBARA akan menjadi patokan untuk semua sektor. Agar tidak ada pelaku yang dapat bermain-main.

“Kita lihat sekarang SIMBARA, bagaimana sekarang batu bara kita itu, tidak bisa orang main-main lagi. Jadi dari IUP-IUP ini semua langsung nanti berapa data yang dari dia, ke Kementerian ESDM data nanti keluar dari Bea Cukai itu akan semua terekam,” jelas Luhut dalam acara Kick Off Digital Economy Working Group G20, Selasa, 15 Maret 2022.



Kendaraan melintas di kawasan perkebunan kelapa sawit PTPN VI, Sariak, Pasaman Barat, Sumatra Barat

Photo :

• ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Adapun dengan hal tersebut juga tidak lagi terjadi selisih angka. Di mana dalam hal tersebut dapat merugikan negara. Selain pada kelapa sawit, pada nikel juga akan dilakukan hal yang serupa.

“Tanpa kita sadari ternyata juga kena sekarang pada nikel. Nikel ore ini akan kita monitor banget berapa sih sebenarnya produksinya. Karena masih banyak juga kan yang liar-liar,” ujarnya

Luhut mengatakan, dengan menggunakan sistem digitalisasi maka cost atau biaya ekonomi akan turun. Dengan turunnya cost maka pendapatan negara akan terus bertambah.

“Jadi cost kita akan turun dan membuat pendapatan negara tambah lagi. Kalau anda lihat sekarang amati pemimpin-pemimpin di daerah selama 6-7 bulan terakhir ini ada enggak yang ditangkap OTT, karena penyalahgunaan APBD. Enggak ada,” tegasnya.

Adapun hal tersebut menurut Luhut disebabkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan sistem digitalisasi.

Halaman Selanjutnya

“Jadi cost kita akan turun dan membuat pendapatan negara tambah lagi. Kalau anda lihat sekarang amati pemimpin-pemimpin di daerah selama 6-7 bulan terakhir ini ada enggak yang ditangkap OTT, karena penyalahgunaan APBD. Enggak ada,” tegasnya.