Gula Pasir Ikut Langka, Ketua DPD Minta Penjelasan Pemerintah
- U-Report
VIVA – Sejumlah komoditas bahan pangan menghilang dari pasaran. Selain minyak goreng, kini gula pasir juga langka.
Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, meminta pemerintah memberikan penjelasan mengapa kondisi tersebut bisa terjadi.
"Tentu harus dijelaskan mengapa gula pasir juga ikut menghilang di pasaran seperti minyak goreng. Saya meminta pemerintah menjelaskan hal ini," kata LaNyalla, Kamis, 10 Maret 2022.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Pantauan LaNyalla di beberapa pasar menunjukkan sejumlah toko tidak menjual minyak goreng dan gula pasir. Padahal kedua komoditas tersebut paling banyak digunakan oleh masyarakat rumah tangga dan juga pelaku usaha ultra mikro dan kecil.
"Hilangnya gula pasir di pasaran tentu sangat mengherankan. Sebenarnya ada apa dengan pemerintah? Bahan pokok yang justru mampu menggerakkan roda ekonomi domestik malah semakin hilang di pasaran. Ini sungguh mengherankan," kata LaNyalla.
Alih-alih memulihkan ekonomi, Senator asal Jawa Timur itu menyebut kondisi ini bakal semakin menjerat masyarakat masuk ke dalam kemiskinan yang makin dalam.
"Jika pemerintah tidak sensitif, ini akan memicu rasa frustasi masyarakat. Mereka harus mengantre untuk membeli minyak goreng, sementara pengusaha CPO menikmati keuntungan besar," ujarnya.
LaNyalla meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi masalah ini. Apalagi sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan.
"Pemerintah jangan menunggu masyarakat bertindak anarkis karena permasalahan pangan yang tidak tercukupi," kata LaNyalla.
LaNyalla juga mendorong pemerintah untuk mencabut dan merevisi Permendag Nomor 2 Tahun 2002 mengenai ekspor. Setidaknya, sementara waktu menghentikan ekspor Crude Palm Oil (CPO).
"Pemerintah juga harus memberikan jawaban ke mana hilangnya gula pasir. Jangan sampai menjelang Ramadan semua bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat hilang semua dan tiba-tiba muncul dengan harga yang tidak rasional. Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat," imbuhnya.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
