Pertemuan G20 Bidang Ketenagakerjaan Dimulai, Ini Fokus Indonesia
- Dokumentasi Kemnaker.
VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan pertemuan pertama Presidensi G20 Indonesia Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan di Jakarta, 8-10 Maret 2022. Pertemuan yang dihelat secara virtual tersebut membahas isu perlindungan tenaga kerja disabilitas dan strategi penyediaan tenaga kerja kompeten.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan, di masa pandemi COVID-19, penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan ketika kehilangan pekerjaan. Sebab beban yang mereka rasakan akan terasa dua kali lipat lebih berat dibanding pekerja normal pada umumnya.
"Bagi penyandang disabilitas kehilangan pekerjaan bisa sangat memukul perekonomian. Situasi ini akan menimbulkan beban yang tidak proporsional mengingat mereka perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menunjang keterbatasan fisiknya," ungkap Ida di hadapan delegasi anggota G20.
"Mereka membutuhkan perawatan khusus seperti peralatan atau jasa tertentu guna mendukung aktivitas sehari-hari," tambahnya.
Menurut Ida, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif menjadi salah satu solusi terbaik untuk melindungi penyandang disabilitas. Lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif akan menjamin akses mereka untuk masuk ke dunia kerja.
"Saya berharap forum yang luar biasa ini dapat menemukan formula terbaik dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif, sebagai bagian dari upaya untuk membantu kelompok rentan menghadapi tantangan di dunia kerja," ujar Ida.
Presidensi Indonesia di G20 2022: Logo
- ANTARA/HO-g20-indonesia.id
Lebih lanjut Ida juga mengungkapkan, RI menyoroti fenomena tren pertumbuhan dunia kerja global yang cepat, berkelanjutan, dan inklusif. Untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia telah memiliki strategi penciptaan tenaga kerja kompeten yang sanggup beradaptasi dengan perubahan dunia kerja akibat disrupsi teknologi.
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus dibarengi dengan penyediaan tenaga kerja kompeten. Karena itu, pelatihan keterampilan (skilling), pelatihan keterampilan baru (reskilling), dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.
"Langkah ini penting untuk meyakinkan para pekerja bahwa kompetensi dan keterampilan mereka relevan dengan dunia kerja yang cepat berubah," ungkap tambahnya.
Ida menyadari dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini Kemnaker terus mendorong swasta baik perusahaan atau masyarakat umum untuk berkontribusi menciptakan tenaga kerja kompeten melalui pendirian lembaga pelatihan kerja.
"Pelatihan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tetapi juga tanggung jawab bersama. Negara dan swasta memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan sistem pelatihan. Baik berdasarkan konteks nasional atau lokal, pendekatan link and match, atau pendekatan berbasis komunitas," ungkapnya.
Lebih lanjut Ida juga menekankan, pertemuan ini jadi momen yang tepat untuk berbagi pengalaman di antara negara anggota G20 dalam hal penciptaan tenaga kerja kompeten melalui pelatihan kerja. Diskusi ini pun diyakini dapat mengarah pada opsi atau rekomendasi kebijakan yang akan lebih mendorong kolaborasi antar-anggota G20.
"Saya percaya bahwa kunci sukses dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di masa depan adalah kolaborasi yang setara dan produktif antara Pemerintah, industri, serikat pekerja, organisasi masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan internasional," tambahnya.
Sebagai informasi, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 Tahun 2022. Pertemuan EWG pertama ini merupakan rangkaian dari lima pertemuan yang akan dilaksanakan pada 2022.
EWG kedua akan digelar di Yogyakarta pada Mei 2022, EWG ketiga di Jenewa pada Juni 2022, EWG keempat di Bali pada September 2022, dan akan ditutup dengan pertemuan Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM) di Bali pada September 2022.
Anggota MPR Ida Fauziyah Ajak Masyarakat Amalkan Nilai-nilai Luhur 4 Pilar Kebangsaan
Anggota MPR Fraksi PKB Ida Fauziyah melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan “Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika” bersama pengurus Perempuan Bangsa.
