Luhut: SIMBARA Akan Membantu Pundi-pundi Menteri Keuangan
- istimewa
VIVA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (SIMBARA), merupakan momentum yang sangat bagus untuk membuat Indonesia lebih terintegrasi dalam bekerja. Setelah bertahun-tahun semuanya dibiarkan tercerai berai.
Dengan hal tersebut, sistem SIMBARA yang terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L), akan membentuk satu portal yang lebih baik. Dengan itu Luhut mengatakan, akan membantu pundi-pundi Kementerian Keuangan.
“Dan saya kira ini akan membantu pundi-pundinya Menteri Keuangan. Saat ini sebagai langkah awal target aliran data yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi, dalam proses perizinan telah mengalir dari hulu sampai hilir,” jelas Luhut melalui Launching SIMBARA dan Penandatanganan MoU Sistem Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, Selasa 8 maret 2022.
Adapun berdasarkan data transaksi Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP), dan laporan hasil verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Digunakan sebagai alat verifikasi dalam memberikan izin ekspor mulai dari penerbitan laporan surveyor, penerbitan pemberitahuan ekspor barang, hingga penerbitan surat persetujuan berlayar.
“Hal tersebut baru awal integrasi data, masih banyak terdapat anomali dan iregularitas dari data mentah yang masuk dari berbagai K/L yang belum terintegrasi. Sekarang dengan terintegrasi ini kita mulai bersihkan data-data ini dan ini saya kira akan banyak penerimaan dari Kemenkeu dapat dari sini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut juga, Luhut menegaskan akan menindak tegas orang yang bermain dalam hal tersebut. Dengan dugaan penggunaan, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tidak semestinya, NTPN final pelunasan, NTPN valid tapi salah format, NTPN tidak diisi, dan NTPN yang penggunaannya lebih dari satu bulan.
Batu Bara dari site BUMI, PT Kaltim Prima Coal, Sangatta, Kalimantan Timur.
- Dok. BUMI
“Saya minta tim teknis untuk segera menindak lanjuti analisis data dan perbaikan serta penegasan konsekuensi jika dipastikan iregularitas tersebut adalah kecurangan. Dan saya minta kepada tim kemarin, ini betul-betul dikaji di dalami dan diambil tindakan,” tegas Luhut.
Selain itu, Luhut juga meminta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menindaklanjuti pencegahan kasus korupsi.
“Jadi saya mohon nanti ketua KPK, di sinilah kita bermain, tindakan pencegahan, jadi jangan kita biarkan lagi orang hidup di dalam ketidak peraturan dengan sistem ini kita akan hidup teratur kedepan akan membawa republik ini makin baik lagi,” ungkapnya.
