Kemenkeu dan SKK Migas MoU Integrasi Data di Sektor Migas
- Dok. Pertamina
VIVA – Kementerian Keuangan, hari ini resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Kemenkeu dan SKK Migas akan mengembangkan dan membangun sistem informasi terkait dengan usaha hulu migas.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penandatanganan nota kesepaham yang dilakukan berwujud Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Di mana merupakan langkah dari program sinergi Kemenkeu 2022.
“Di mana seluruh unit dan informasi menyangkut keuangan negara akan semakin kita integrasikan. Sehingga mampu mendapatkan data yang makin tepat waktu, akurat dan bisa terjadi checks and balances, dalam sistem yang dikelola Kemenkeu,” jelas Sri Mulyani pada Launching SIMBARA dan Penandatanganan MoU Sistem Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, Selasa 8 maret 2022.
Baca juga: UE Setop Pasokan, Rusia: Harga Minyak Bakal di Atas US$300 Per Barel
Adapun untuk sistem yang dikelola Kemenkeu tersebut menyangkut pada bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak, kepabean, cukai, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Demikian juga sistem informasi yang terintegrasi mencakup sisi belanja negara atau pengeluaran negara, dan juga dari sisi barang milik negara. Oleh karena itu MOU dengan SKK Migas akan menangkap keseluruhan aspek dari kegiatan usaha hulu migas, yaitu minyak dan gas. Baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara, hingga barang milik negara,” ujarnya.
Ia menuturkan, dengan hal tersebut pengembangan akan semakin matang. Dan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan. Serta mampu memberikan sinergi yang semakin kuat untuk memberikan manfaat kepada negara dan dunia usaha.
PT Pertamina Hulu Energi.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
“Karena dengan sinergi ini, maka akan muncul efisiensi dari mulai pengelolaan aset hulu migas dan juga optimalisasi sisi penerimaan negara. Dari sektor hulu migas juga akan mewujudkan transparansi dari pengelolaan dan pengawasan kegiatan hulu migas,” ujarnya.
“Melalui SIMBARA dan SIT Migas, juga diharapkan akan mampu menjelaskan kepada masyarakat, dan ini bagian dari praktik akuntabilitas dan transparansi yang sangat baik. Juga kecepatan layanan juga akan makin tinggi dan makin menentukan yang tentu pada akhirnya akan dinikmati oleh dunia usaha,” lanjutnya.
PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang
Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.
