Kemiskinan di Depok Terendah ke-3 di RI, Kota Ini Jadi yang Pertama
- ANTARA/Feru Lantara
VIVA – Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), menjadi kota dengan persentase penduduk termiskin terendah ketiga di Indonesia. Melalui rilis data BPS tersebut Depok menyumbang presentase kemiskinan sebesar 2,58 persen.
Adapun untuk kota dengan tingkat kemiskinan terendah pertama ditempati oleh Kota Sawahlunto yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,38 persen. Posisi kedua diikuti oleh Kota Tangerang Selatan sebesar 2,57 persen, lalu Kota Depok 2,58 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana menuturkan ucapan syukurnya atas pencapaian yang telah didapatkan Kota Depok. Dengan menjadikan penyumbang kemiskinan terendah ketiga dari 514 kota/kabupaten yang ada di Indonesia.
Baca juga: Pebisnis AS dan Eropa Putus Hubungan dengan Rusia, Bagaimana China?
"Alhamdulillah, ini angka yang cukup baik. Kota Depok jumlah penduduk miskinnya 2,58 persen,” katanya dikutip VIVA dari keterangannya, Jumat 4 Maret 2022.
Dadang mengatakan, capaian yang dapat diraih tersebut merupakan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kota Depok. Meski mampu meraih hal tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mewaspadai dampak peningkatan angka kemiskinan akibat COVID-19.
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok juga Alhamdulillah tertinggi ketiga di Jawa Barat yaitu 81,37, setelah Kota Bandung dan Kota Bekasi," tuturnya.
Ilustrasi Kemiskinan (Facebook/Celoteh Rakyat Miskin)
- U-Report
Adapun hal tersebut Pemkot Depok telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menekan tingkat kemiskinan, di mana salah satunya adalah dengan program unggulan 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha.
Selain itu Pemkot Depok juga melakukan penyelesaian persoalan mismatch atau ketidakcocokan antara angkatan kerja dan kebutuhan dunia kerja.
"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait kurikulum dan program kerja di SMK. Serta Pemkot Depok akan mengembangkan investasi pada tenaga kerja lokal,” tandasnya.
Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang
Anggota Ombudsman memandang bahwa bansos harus berorientasi pada hal produktif, tidak semata kasih bantuan dalam bentuk beras atau uang yang habis dipakai untuk konsumsi.
