Luhut Sebut Jokowi Wajibkan Belanja Pemerintah Rp400 T Pakai E-Katalog
- Tangkapan layar.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Karena itu Presiden Joko Widodo pada Maret mendatang akan menginstruksikan belanja Pemerintah harus lewat e-Katalog.
Di mana pada pembeliannya wajib melalui e-katalog. Dengan anggaran Rp400 triliun. Dari anggaran tersebut setiap tahunnya untuk belanja Pemerintah sebesar Rp1.170 triliun per tahun. Dan ditargetkan di setiap tahunnya angka tersebut akan meningkat.
“Pemerintah akan segera di launching oleh presiden nanti mungkin tanggal 7,8,9 Maret ini. Yaitu bagaimana belanja pemerintah itu wajib hukumnya. Saya ulangi wajib hukumnya untuk membeli melalui e-katalog. Itu Rp400 triliun kita punya belanja pemerintah,” ujar Luhut melalui telekonferensi pada, Kamis 24 Februari 2022.
Presiden Jokowi.
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
“Jadi kita hitung-hitung kemarin kalau ada Rp400 triliun aja setahun, tahun ini kita kita bisa belanjakan ke dalam negeri itu itu saya minta BPS menghitung. Dan BPS dalam paparan 2 hari lalu itu akan berdampak pada perekonomian kita, itu 1,7 persen,” lanjutnya.
Luhut melanjutkan, BPS menghitung, kebijakan kewajiban belanja Pemerintah menggunakan e-katalog ini bisa berkontribusi 1 persen terhadap perekonomian.
“Saya lapor presiden kemarin di Bogor Pak 1 persen saja. Artinya apa peran UMKM ini akan besar sekali,” ujarnya.
Menurutnya, dengan hal tersebut akan menciptakan dan menggerakkan puluhan ribu hingga ratusan ribu UMKM. Serta menciptakan ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Karena Rp400 triliun, bukan angka yang sedikit itu itu sama kira-kira US$S35 miliar, jadi US$S35 miliar itu angka yang besar,” ungkapnya.
Luhut Sebut Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Diundur
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan diundur.
