Bos OJK Sebut Bujet Pemerintah Tak Cukup untuk Wujudkan Zero Emisi
- Repro video Kemenkeu.
VIVA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan OJK berkomitmen untuk membangun green ekonomi, namun biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut sangatlah besar.
Wimboh meyakini budget atau anggaran belanja pemerintah tidak cukup untuk membiayai green ekonomi atau transisi menuju net zero emission pada 2060. Dengan kata lain, sustainable finance atau keuangan yang berkelanjutan sangat lah penting untuk dilakukan seluruh perusahaan.
"Pembiayaan menjadi sangat penting karena apa ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena tidak ada satu negara pun yang bisa melakukan sendiri ini harus sinergi. Budget pemerintah saya rasa tidak cukup untuk melakukan itu semua untuk membiayai transisi ke dalam net zero emission," kata Wimboh melalui telekonferensi pada, Selasa 22 Februari 2022.
Adapun dengan transisi menuju net zero emission dalam mengurangi emisi, perusahaan akan diberikan insentif berupa kredit. Kredit tersebut hanya diberikan kepada perusahaan yang dapat mengurangi emisinya. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak dapat mengurangi emisi akan diberikan disinsentif.
"Kalau yang sulit mengurangi emisinya akan dikasih disinsentif dan diharuskan untuk membeli kredit dari orang lain yang sudah mengurangi emisinya. Sehingga pembiayaan ini sangat penting di sektor keuangan," ujarnya.
Ia melanjutkan, saat ini OJK telah meminta kepada seluruh perusahaan untuk menyusun rencana aksi dalam keuangan berkelanjutan dan menyampaikan laporannya kepada masyarakat. Untuk perusahaan tersebut diantaranya, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
"Kita melakukan beberapa upaya dengan memberikan insentif dengan berbagai upaya kita itu meminta perbankan menjadi contoh," ujarnya.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyerukan pentingnya langkah nyata dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan emisi nol persen atau net zero emission di Indonesia.
Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia Muhammad Yusrizki dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, mendorong kebijakan tersebut agar menjadi upaya serius dan tidak hanya sekedar wacana.
"Pencapaian net zero Indonesia tidak terlepas dari komitmen, usaha dan pencapaian net zero dari setiap elemen ekonomi termasuk tentunya pihak swasta," katanya.
Yusrizki mengatakan langkah swasta itu sudah dilakukan pada level global karena perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, Nestle, Unilever telah mendeklarasikan target Net Zero paling lambat 2050
Langkah serupa bahkan sudah diupayakan oleh perusahaan-perusahaan dari sektor yang dipersepsikan jauh sekali dari net zero seperti BP, dan Shell yang berbasis energi fosil.
"Net zero bukan berarti mereka sama sekali tidak menghasilkan emisi, tetapi kuncinya adalah mengurangi emisi semaksimal mungkin, lalu sisanya menggunakan carbon offset tentunya dari sumber-sumber carbon offset yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan asal muasalnya," katanya.
