Jokowi Tegaskan 80% Anggaran Pembangunan IKN dari KPBU dan Investasi
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
VIVA – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa 80 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung. Sisanya diperkirakan akan menggunakan APBN.
Jokowi mengatakan, anggaran IKN yang berasal dari APBN ditujukan untuk membangun kawasan inti Pemerintahan. Hal ini ditegaskannya juga menjawab banyaknya pertanyaan mengenai anggaran IKN tersebut di masyarakat.
“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022.
Jokowi menjelaskan, total luas lahan IKN mencapai 256 ribu hektare. Sebanyak 200 ribu hektare dari total luas lahan tersebut akan dibiarkan sebagai hutan hijau
”Nantinya, kurang lebih 50.000 hektare itu yang dipakai, sisanya 200.000 adalah memang dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki,” tambahnya.
Maket dari pemenang desain Ibu Kota Negara Baru.
- VIVAnews/Fikri Halim
Jokowi mengatakan, Pemerintah juga akan membangun lokasi pembibitan tanaman di IKN. Fasilitas itu diperkirakan memiliki kapasitas produksi 20 juta bibit atau benih setiap tahunnya.
"Artinya yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, desain pembangunan IKN juga menyesuaikan dari bukit dan permukaan tanah yang ada di Kalimantan Timur. Ada pula area tepian air juga akan dibuat secara alamiah, dengan tetap menjaga ekosistem hutan yang ada saat ini.
"Pemerintah juga akan merehabilitasi beberapa ekosistem hutan yang rusak, katanya.
“Perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, ekonomi, dan juga keadilan sosial," tutupnya. (Ant)
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
