Lebih Hemat Ketimbang LPG, Jargas Mampu Tarik Minat Masyarakat?
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Pemerintah menargetkan pembangunan 4 juta sambungan jaringan gas bumi untuk rumah tangga pada 2024. Target tersebut pun sejalan dengan minat masyarakat menggunakan energi bersih tersebut.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Achmad Muchtasyar mengungkapkan, jargas atau gas kota dapat menjadi solusi energi yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Dijelaskannya, jargas memiliki nilai lebih hemat jika dibandingkan secara makro ekonomi dengan LPG yang 60 persen masih impor.
“Keunggulan gas bumi kalau kita bandingkan dengan segi harga, kita membandingkan gas bumi dengan LPG 12 kg. Mengingat unitnya berbeda, kita langsung menguji secara praktial untuk memasak air 10 Liter. Maka pengeluaran menggunakan gas sebesar Rp1.688. Namun untuk memasak air dengan volume yang sama, memerlukan Rp2.095 menggunakan LPG 12 KG,” papar Achmad dalam FGD dengan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi (FTKE) Universitas Trisakti, dikutip Sabtu, 19 Februari 2022.
Seorang pekerja mengangkat tabung gas elpiji 12 kilogram di salah satu agen gas di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta.
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Dalam perbandingan tersebut, gas bumi menggunakan harga Rp10.000 per m3 dan LPG 12 KG seharga 187.674 per tabung. LPG 12 KG dijadikan acuan, karena LPG 12 kg bukan energi bersubsidi, sehingga perbandingannya bisa setara. Mengingat LPG 3 kg merupakan energi bersubsidi yang sasarannya untuk masyarakat berkemampuan ekonomi rendah.
“Jargas atau citygas adalah suatu peradaban atau lifestyle, sehingga dengan adanya jargas menunjukkan peradaban yang sudah meningkat, ” imbuhnya.
PGN sebagai pemegang amanat untuk merealisasikan target pembangunan 4 juta sambungan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, akan melakukan pengembangan jargas yang masif.
"Gas bumi adalah salah satu opsi yang paling bersih, sebelum nanti ada EBT yang pengembangannya masih cukup memakan waktu mungkin bisa 20 tahun. Jadi, peran gas adalah sebagai energi transisi yang bersih itu memenuhi lifestyle yang sedang global saat ini," kata Achmad.
Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak juga diperlukan bagi PGN untuk bisa merealisasikan target 4 juta SR tahun 2024 antara lain alokasi gas dalam jangka panjang, harga jual gas yang mencapai keekonomian, penyelarasan dengan program kompor listrik dan distribusi LPG subsidi, serta dukungan dalam kemudahan proses perizinan.
“Sebagian pandangan masyarakat, jargas itu sesuatu yang luxury. Padahal jargas adalah bagian dari utility dari kebutuhan masyarakat. Tidak ada bedanya bagaimana masyarakat memerlukan listrik ataupun air. Pengembangan jargas juga dapat membuka suatu kesempatan berinvestasi, investor karena berkaitan dengan sustainability energy,” jelas Achmad.
PGN akan menggunakan skema infrastruktur baik pipeline maupun non pipeline (CNG/ LNG) untuk mencapai target tersebut, penugasan terkait pembangunan jargas telah teregulasi secara lengkap dan didukung penuh oleh pemerintah, sehingga infrastrukturnya merupakan objek vital, sehingga semua pihak perlu mendukung terselenggaranya jargas ini.
Hasil Studi Sebut Masyarakat Berminat dengan Jargas
Tim Peneliti Pusat Studi Peningkatan Perolehan Minyak dan Gas Bumi FTKE Universitas Trisakti Andry Prima mengatakan, berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat menyatakan setuju dengan instalasi gas kota asalkan mendapatkan subsidi.
Sebagian lainnya menyatakan setuju, jika memang lebih murah dari pada gas tabung gas. Sehingga ada manfaat penghematan dari perubahan bahan bakar rumah tangga tersebut.
“Warga berharap bisa menghemat biaya LPG yan selama ini dipakai. Yang mereka rasakan selama ini, walaupun murah menggunakan LPG tetap berharap adanya energi yang bisa lebih ekonomis,” kata Andry dalam FGD.
Menurut Andry, gas kota merupakan solusi energi yang murah sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi yang selama ini masyarakat rasakan. "Dari penelitian ini, warga sudah paham akan manfaat dari gas kota," ujarnya.
Ekonom Nilai Pemberian Subidi Energi Dalam Bentuk Produk Sudah Tak Tepat Sasaran, Ini Penjelasannya
Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran.
