Bos BI Beberkan Strateginya Hadapi Normalisasi Kebijakan Moneter
- BI
VIVA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya telah merancang strategi untuk merespons kebijakan normalisasi likuiditas global, sekaligus rencana The Federal Reserve (The Fed) yang disebut-sebut bakal menaikkan suku bunga acuan.
Langkah itu rencananya bakal dilakukan oleh BI, melalu strategi mempertahankan suku bunga acuan di level rendah selama inflasi masih terjaga dan belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Implementasi suku bunga rendah akan dilanjutkan, yang mana saat ini berada di level 3,5 persen, sampai nantinya apabila ada tanda-tanda awal tekanan inflasi," kata Perry dalam telekonferensi di acara 'Managing Risk of The Exit Policy Dynamics Through More Diversified Currency to Support Global Trade and Investment', Rabu 16 Februari 2022.
Perry menambahkan, dalam upaya meminimalisir dampak terhadap perekonomian nasional, kebijakan normalisasi likuditas global perlu diantisipasi dengan baik oleh pihak bank sentral.
Karenanya, langkah lain yang juga akan dilakukan oleh BI adalah melanjutkan stabilisasi pasar keuangan melalui triple intervention, sehingga rupiah dapat bergerak sesuai dengan fundamentalnya.
"Terutama di tengah kondisi pasar saat ini, yang masih dibayang-bayangi oleh adanya ancaman (ekonomi) global," ujarnya.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
- BI
Selain itu, lanjut Perry, BI juga akan mulai mengurangi likuditias perbankan yang berlebih, dengan cara menaikan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap. Hal itu seiring upaya BI untuk memastikan bahwa para pihak perbankan tetap bisa melakukan pembiayaan.
"Serta turut berpartisipasi dalam pembiayaan surat utang pemerintah," kata Perry.
Dia menegaskan, langkah-langkah strategis tersebut akan dilakukan oleh BI, guna melakukan upaya-upaya pre-emptive terhadap berbagai kebijakan normalisasi global.
"Harapannya adalah supaya kondisi ekonomi makro Indonesia dapat tetap terjaga, di tengah momentum pemulihan. Semua hal ini akan kita koordinasikan dengan kebijakan nasional lainnya," ujarnya.
