Bantu RI di Proyek Infrastruktur Hijau, ADB Kasih Utang US$150 Juta
- www.china.cn
VIVA – Asian Development Bank (ADB), telah menyetujui pinjaman Indonesia senilai US$150 juta untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19. Serta menjadi katalis bagi dana pemerintah dan swasta dalam mendukung proyek infrastruktur yang hijau dan layak.
Adapun proyek infrastruktur hijau dan layak ditujukan untuk membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Seperti, di fasilitas The Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF) dan yang pertama di Asia Tenggara.
Fasilitas SIO-GFF bertujuan untuk membiayai 10 proyek, dengan minimal 70 persen dari pembiayaan tersebut mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDGs.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini 16 Februari 2022: Global dan Antam Amblas
Selain itu, juga digunakan untuk merancang proyek yang layak dijalankan guna menarik pendanaan untuk melengkapi belanja pemerintah, termasuk dari sumber-sumber swasta, lembaga, dan komersial.
“SIO-GFF ditujukan agar dapat menjadi katalis hingga delapan kali dari dana yang kami investasikan guna mendukung infrastruktur yang ramah iklim dan membantu kemajuan Indonesia menuju SDG,” ujar Kepala Unit Pembiayaan Hijau dan Inovatif ADB untuk Asia Tenggara, Anouj Mehta dalam keterangannya, Rabu 16 Februari 2022.
Ia melanjutkan, fasilitas tersebut akan meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan menghimpun modal dan menciptakan lapangan kerja.
Adapun pinjaman pemerintah Indonesia tersebut akan diteruskan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, lembaga milik negara yang akan mengelola fasilitas tersebut. Dan ADB juga bersedia membantu untuk menjalankan fasilitas SIO-GFF.
Untuk bantuan teknis yang didanai senilai US$1,2 juta dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, dan US$375.000 dari Dana Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor Keuangan Luxembourg.
Proyek infrastruktur Kementerian PUPR.
- Dokumentasi Kementerian PUPR.
Sementara itu, Spesialis Senior Sektor Keuangan ADB Benita Ainabe mengatakan, Indonesia merupakan negara sumber emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia, dan mengkontribusikan lebih dari setengah emisi gas rumah kaca di Asia Tenggara.
“Dengan model pembiayaan inovatif yang memasukkan standar hijau global, SIO-GFF akan membantu Indonesia berfokus pada infrastruktur tangguh iklim seiring pemulihannya dari pandemi COVID-19. Belajar dari pengalaman kami di Indonesia, kami berharap dapat mengembangkan pendekatan tersebut ke negara-negara lain di kawasan ini,” ujarnya.
Menurut laporan ADB, kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan Indonesia dari 2016-2020, setelah memasukkan komponen perubahan iklim, diperkirakan rata-rata sekitar US$74 miliar. Dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur setiap tahunnya mencapai US$51 miliar.
Diharapkan dengan adanya fasilitas ini dapat membantu mengelola risiko kredit selama siklus hidup proyek, terutama pada tahap konstruksi dan tahun-tahun awal operasi komersial saat arus kas masih negatif.
Ia melanjutkan, fasilitas ini terutama akan menawarkan pinjaman, tetapi mungkin juga memberikan ekuitas, utang yang dapat dikonversi. Dan jaminan, guna mengurangi risiko kredit proyek dan menarik pemberi pinjaman komersial.
Jadi Pilihan Prabowo, Ahmad Ali-AKA Pastikan Pembangunan Infrasuktur yang Merata Ketika Menang
Cagub-cawagub Sulawesi Tengah, Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri, (AKA), memastikan pembangunan infrastruktur dan penyelesaian persoalan sosial ekonomi, akan merata ke semua.
