Digitalisasi Jadi 'Resep Manjur' RI Menuju Negara Maju

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono.
Sumber :
  • M Yudha P/VIVA.co.id

VIVA – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Doni Primanto Joewono menjelaskan, guna mendorong Indonesia bisa menjadi negara maju yang memiliki penghasilan tinggi, maka digitalisasi sistem keuangan dan sistem pembayaran menjadi salah satu kunci yang harus dilakukan.

Cuan Mengalir Deras berkat Digitalisasi

Sebab, dengan terlaksananya digitalisasi tersebut, maka hal itu diyakininya akan semakin memberikan kemudahan dan akses pelayanan keuangan yang aman dan akuntabel bagi masyarakat, sehingga turut memberikan dampak positif para perekonomian nasional.

"Karena melalui digitalisasi ini, Indonesia akan mampu bertransformasi menjadi negara maju yang memiliki penghasilan tinggi," kata Doni dalam telekonferensi di 'Casual Talks on Digital Payment Innovation Day 2', Selasa 15 Februari 2022.

Punya Visi Bangun Desa, Egi Akan Padukan Digitalisasi dan Partisipasi Warga jika Pimpin Lamsel

Baca juga: Waduh, Cuma 3 Miliarder Terkaya di RI Hartanya Cuan Hari Ini

Doni menjelaskan, di masa pandemi COVID-19 yang telah ikut mengubah pola belanja dan pola transaksi masyarakat, digitalisasi merupakan syarat penting bagi terciptanya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Sukses di Tangsel, Airin-Ade Akan Perkuat Reformasi Birokrasi dan Digitalitasi Pemprov Banten

Dia menegaskan, tantangan di masa pandemi dan di era new normal itulah yang harus dijawab oleh para regulator, melalui langkah transformasi digital pada sistem keuangan dan sistem pembayaran.

"Sehingga hal tersebut tentunya juga akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia," ujar Doni.

Transaksi fintech.

Photo :
  • Fintech News Switzerland/Pixabay

Dalam beberapa tahun terakhir, Doni mengakui jika langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran dan sistem keuangan telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sejumlah kalangan masyarakat.

Hal itu dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh atau mendapat layanan dari sistem perbankan, termasuk para pelaku UMKM yang belum terlalu familiar dengan teknologi sistem keuangan.

"Dan karena alasan-alasan semacam ini pihak regulator, dalam hal ini BI, dituntut untuk menjawab tantangan dalam konteks menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, seiring upaya-upaya untuk mendorong inovasi (sistem keuangan) sambil memitigasi segala risiko yang bisa terjadi," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya