Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Kini di Bawah Rp6.000 Triliun
- VivaNews/ Nur Farida
VIVA – Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV-2021 menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2021 tercatat sebesar US$415,1 miliar atau Rp5.932 triliun, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal sebelumnya sebesar US$424,0 miliar atau Rp6.059 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan, perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN kuartal IV-2021 terkontraksi 0,4 persen (yoy), setelah tumbuh 3,8 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.
"ULN Pemerintah pada kuartal IV-2021 menurun dibandingkan kuartal sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada kuartal IV-2021 sebesar US$200,2 miliar, menurun dari posisi kuartal sebelumnya sebesar US$205,5 miliar," ujar Erwin dikutip dari keterangannya, Selasa, 15 Februari 2022.
Dia menjabarkan, hal ini menyebabkan ULN Pemerintah terkontraksi 3,0 persen (yoy), setelah tumbuh 4,1 persen (yoy) pada triwulan III 2021. Penurunan ULN terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo dan pelunasan sebagian pokok pinjaman di triwulan IV 2021.
"Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi dari SBN ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN," tambahnya.
Lebih lanjut dia menjabarkan, sepanjang kuartal IV-2021, ULN Pemerintah tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah. Termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"ULN Pemerintah terus dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," ungkapnya.
Hingga akhir 2021, pemanfaatan ULN Pemerintah tercatat ikut mendukung kinerja Pemerintah pada sektor administrasi Pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen dari total ULN Pemerintah). Kemudian, sektor jasa kesehatan, dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor konstruksi (15,5 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1 persen).
Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN Pemerintah kuartal IV-2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.
Sementara itu, ULN swasta menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$205,9 miliar pada kuartal IV-2021, menurun dari US$209,3 miliar pada kuartal-III 2021. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 0,9 persen (yoy), setelah tumbuh 0,6 persen (yoy) dari triwulan sebelumnya sejalan dengan pembayaran neto pinjaman dan utang lainnya selama periode kuartal IV-2021.
Gedung Bank Indonesia.
- Dok. VIVA.co.id
Perkembangan tersebut disebabkan oleh semakin dalamnya kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) menjadi 4,2 persen (yoy), dari kontraksi triwulan sebelumnya 2,7 persen (yoy). Serta kontraksi ULN korporasi bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi sekitar 0,01 persen, setelah tumbuh 1,5 persen (yoy) pada kuartal III-2021.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Dengan pangsa mencapai 76,7 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4 persen terhadap total ULN swasta.
BI memastikan, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada kuartal IV-2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 35,0 persen, nilai itu menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 37,0 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN jangka panjang yang lebih dominan dengan pangsa mencapai 88,3 persen dari total ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," tutupnya.
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.
