Moody's Pertahankan Peringkat Utang RI Stabil, Ini Respons Kemenkeu
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Lembaga pemeringkat Moody’s mempertahankan peringkat (rating) kredit atau utang Indonesia pada posisi Baa2 outlook stable.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari menjelaskan, hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia di tengah pandemi, di mana sepanjang tahun 2020 dan 2021 banyak negara mengalami perubahan outlook negative atau bahkan downgrade.
"Pada tahun 2022 lembaga rating telah melakukan penurunan rating sebanyak tujuh kali pada enam negara dan satu revisi outlook menjadi negative pada satu negara oleh tiga Lembaga pemeringkat kredit utama S&P, Fitch, dan Moody’s," kata Rahayu dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Februari 2022.
Ilustrasi Utang Luar Negeri Indonesia.
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Rahayu menambahkan, hal ini juga mengindikasikan bahwa meskipun pemulihan ekonomi mulai terjadi, namun ketidakpastian masih tinggi. Afirmasi peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s ini didukung oleh ekonomi yang terbukti resilient, dan juga ekspektasi Moody’s terhadap efektivitas kebijakan makroekonomi dan kebijakan moneter akan terus terjaga untuk menghadapi risiko tren kenaikan suku bunga global ke depan.
"Reformasi pajak (UU HPP) yang telah disahkan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ke depan," ujarnya.
Ekonomi Indonesia diperkirakan akan kembali tumbuh pada 5 persen dalam dua tahun mendatang, atau kembali ke kecepatan pertumbuhan pra-pandemi. Perkiraan Moody’s ini lebih tinggi ketimbang rata-rata negara dengan rating Baa2 yaitu 3,7 persen. Moody’s mengharapkan reformasi struktural akan mendorong investasi dan daya saing ekspor, serta mengurangi scarring effect dalam perekonomian.
Moody's juga memprediksi akan terjadi perlambatan pertumbuhan pendapatan karena penurunan harga komoditas, sehingga pelonggaran belanja akan mendorong konsolidasi defisit fiskal menjadi 3,8 persen terhadap PDB pada 2022. Hal ini akan memuluskan jalan pemerintah mencapai pagu defisit 3,0 persen pada tahun 2023.
"Arah dan laju upaya reformasi, khususnya untuk mendorong produktivitas modal dan tenaga kerja, akan menentukan sejauh mana peningkatan potensi pertumbuhan," kata Rahayu.
Reformasi kebijakan selama dua tahun terakhir diarahkan pada perbaikan lingkungan investasi dan meningkatkan pendapatan. Pada tahun 2020, pemerintah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan investasi melalui 51 peraturan baru, menandai langkah penting dalam menangani isu-isu seputar iklim usaha dan secara keseluruhan daya saing.
Selain itu, reformasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan basis pendapatan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran akan menciptakan sumber pembiayaan yang lebih besar, untuk investasi dan mendukung pertumbuhan utama.
"Pada akhir tahun 2021, pemerintah mengesahkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara," ujarnya.
