Survei YLKI: Panic Buying Minyak Goreng karena Harga Tidak Merata
- Instagram@jagad.viral
VIVA – Data hasil survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan, telah terjadi ketidakmerataan harga dan akses terhadap minyak goreng bersubsidi atau harga murah yang telah diluncurkan oleh pemerintah.
Peneliti YLKI, Annis Safira Nur menjelaskan, ketidakmerataan pada harga dan akses minyak goreng subsidi itulah yang turut menyebabkan terjadinya fenomena 'panic buying' sejak beberapa waktu lalu, sehingga keberadaan minyak goreng sampai saat ini masih tetap sepi di pasaran.
"Jadi ada fenomena 'panic buying' yang kerap terjadi pada minyak goreng subsidi tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkannya," kata Annis dalam telekonferensi, Jumat 11 Februari 2022.
Minyak goreng Rp28 ribu per 2 liter.
- VIVA/ Sherly.
Berdasarkan hasil survei terhadap ketersediaan minyak goreng bersubsidi di lapangan, YLKI menemukan data bahwa dari total 30 toko yang menyediakan minyak goreng bersubsidi itu, hanya ada tiga toko yang menjual minyak goreng subsidi dan satu toko yang menjual kedua minyak goreng yakni subsidi dan non-subsidi.
Selain itu, Annis juga menjelaskan bahwa data yang sama jelas menunjukkan jika kelangkaan minyak goreng di pasaran ini nyatanya sampai berimbas ke semua level konsumen, baik konsumen dari kalangan atas maupun konsumen di kalangan menengah ke bawah.
"Jadi masyarakat atau konsumen ini harus keluar uang dan tenaga ekstra, supaya mereka bisa dapat minyak goreng," ujarnya.
Diketahui, terkait polemik harga dan kelangkaan stok minyak goreng ini, YLKI telah membuka Posko Bulan Pengaduan Minyak Goreng sampai akhir Februari 2022 mendatang.
Masyarakat diminta mengadukan fakta-fakta yang mereka temui di lapangan, terkait harga dan stok minyak goreng tersebut ke Posko Bulan Pengaduan Minyak Goreng YLKI melalui laman www.pelayanan.ylki.or.id atau melalui kontak 021-7971378/021-7981858.
APMJI Berharap Mendag Tinjau Ulang Permendag 2/2025 soal Ekspor Jelantah
Asosiasi Pengepul Minyak Jelantah Indonesia (APMJI) meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)
