Sejumlah BUMN Teken MoU Dekarbonisasi, Wamen: Kami Sangat Serius
- istimewa
VIVA – Tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding/MoU, terkait upaya dekarbonisasi yang dilakukan BUMN.
Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury menegaskan, penandatanganan MoU ini bertujuan untuk membantu pemerintah mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang.
"Kami di Kementerian BUMN sangat serius dan akan menjadi pionir dalam upaya-upaya dekarbonisasi," kata Pahala dalam telekonferensi, Rabu 2 Februari 2022.
Baca juga:Â BPS Catat Nilai Tukar Petani Januari 2022 Naik 0,3 Persen
Pahala menegaskan, keseriusan itu dibuktikan pihaknya dengan melakukan sejumlah inisiatif, termasuk membentuk Project Management Office (PMO) yang telah koordinasikan bersama sejumlah BUMN pada 2021 lalu.Â
BUMN-BUMN itu antara lain yakni PLN, Pertamina, MIND ID, PT Perkebunan Nusantara, Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, dan Biro Klasifikasi Indonesia sebagai holding jasa survei.
Nama-nama BUMN itu merupakan hasil pemetaan Kementerian BUMN, terhadap para BUMN penghasil emisi dengan para BUMN lain yang bisa diajak bersinergi dalam upaya dekarbonisasi.Â
"Tapi karena Perhutani dan PTPN memiliki potensi untuk memberikan natural-based climate solution, maka MoU ini pun jadi follow-up untuk penerapan itu," ujarnya.
Holding industri pertambangan RI, MIND ID.
- Istimewa
Pahala menambahkan, dalam PMO 2021 Kementerian BUMN juga sudah melakukan sejumlah identifikasi, terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mendukung dekarbonisasi. Sebab, lanjut Pahala, PMO itu memang bertujuan untuk menurunkan emisi karbon secara end-to-end atau dari hulu ke hilir.
"Terutama dari sisi efisiensi energi, yakni migrasi dari jenis emisi yang lebih tinggi ke emisi yang lebih rendah. Dua hal lainnya adalah bagaimana kita melihat pengembangan line of business yang bisa jadi membantu mendorong menurunkan emisi tersebut," kata Pahala.
Efisiensi tersebut diantaranya melingkupi pengembangan ekosistem kendaraan berbasis listrik (roda dua dan roda empat), energi hijau, Energi Baru Terbarukan (EBT), hingga pemanfaatan geothermal. Karenanya, Pahala menilai jika kedepannya perlu ada peran verifikasi dan validasi, guna menentukan inisiatif lain yang perlu dilakukan.
"Agar bagaimana upaya ini bisa berkontribusi terhadap komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi 29 persen pada 2030, di mana tentunya perlu validasi dan verifikasi komitmen nasional terkait masing-masing sektor dan sub sektor," ujarnya.
