Deretan Gejolak Global Akan Ganggu RI, Sri Mulyani Minta KSSK Waspada
- VIVA.co.id/Arrijal Rachman
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus mengawal sistem keuangan serta harus memiliki kewaspadaan. Hal itu dikarenakan saat ini sedang terjadi dinamika global dan dampak yang terkena selalu melalui sektor keuangan.
Adapun menurutnya, saat ini muncul berbagai risiko-risiko baru. Seperti tapering dari AS, yang pada Maret tahun ini akan melakukan kenaikan suku bunga acuan, serta akan terus menahan likuiditas support.
“Kemudian dari sisi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang merupakan negara ekonomi terbesar kedua. Juga akan ada kombinasi kebijakan mereka menuju green, dan kemampuan untuk mengadress isu-isu struktural di RRT, yang ini juga akan memiliki potensi imbas ke seluruh dunia,” ujar Sri Mulyani, pada rapat kerja komisi XI DPR RI, Kamis 27 Januari 2022.
Ia melanjutkan, harus mewaspadai terjadinya disruption dari sisi supply. Serta geopolitik yang terjadi antara Rusia dengan Eropa, NATO, dan AS di Ukraina. Karena hal tersebut akan langsung berdampak pada komoditas energi, seperti gas dan minyak.
“Dan juga tentu antara AS dan RRT, dan kemudian juga akan menimbulkan berbagai perhatian. Ini semuanya akan menjadi environment yang akan kita kelola di 2022. Dampaknya memang menimbulkan komplikasi di dalam lingkungan kebijakan kita. Dan KSSK yang harus mengawal sistem keuangan harus memiliki kewaspadaan yang tinggi,” jelasnya.
Rapat KSSK.
- Fikri Halim/VIVA.co.id
Adapun dengan hal tersebut diharapkan KSSK harus tetap waspada. Meskipun di sisi yang lain dapat dilihat optimisme pemulihan ekonomi terus berjalan.
“Namun tetap waspada terhadap ekonomi yang berlangsung dan komplikasi environment kebijakan kita. Yang berasal dari global, yang memiliki spillover yang cukup besar terutama di sektor keuangan,” ujarnya.
Daging Wagyu hingga hingga Golongan Listrik 3.500 VA ke Atas Bayar PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Januari 2025
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengenakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
