Dirut PLN Jamin Krisis Pasokan Batu Bara Tak Terulang, Ini Taktiknya
- PLN
VIVA – PT PLN (Persero) menjamin bahwa krisis pasokan batu bara untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak akan terjadi lagi.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, langkah pengamanan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan pasokan berlapis yang dilakukan PLN dengan dukungan pemerintah. Caranya dengan melakukan pembaruan kontrak dari yang semula bersifat jangka pendek menjadi kontrak jangka panjang dan langsung ke pemilik tambang.
"Kami mengubah kontrak agar lebih memiliki kepastian pasokan. Kami juga mengubah kontrak yang tadinya fleksibel, menjadi lebih tertib lagi baik dari sisi volume pasokan juga jadwal pengiriman," kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis 27 Januari 2022.
Batu Bara dari site BUMI, PT Kaltim Prima Coal, Sangatta, Kalimantan Timur.
- Dok. BUMI
Tidak Lagi Melalui Trader
Selain itu, upaya pemenuhan pasokan batu bara yang tadinya melalui trader, saat ini dilakukan PLN melalui kontrak langsung dengan pihak penambang. Kemudian, dipastikan bahwa proses pembayaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok batu bara ini akan dilakukan lebih cepat.
"Untuk memperbaiki bisnis dan rantai pasok. Kami ubah mempercepat tagihan operasi dan transportasi," ujarnya.
Darmawan menjelaskan, kecepatan pembayaran ini berlaku untuk pengadaan kapal, tongkang, dan bongkar muat. Kemudian juga pembayaran yang dibayarkan langsung kepada penambang batu bara.
Selain itu, PLN juga mengintegrasikan sistem pengawasan digital yang dibentuk PLN dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Darmawan menjelaskan, dengan sistem ini nantinya pemerintah dapat melihat kemajuan proses loading dari batu bara.
Sehingga ketika terjadi gagal loading maka sistem langsung memberikan alert kepada pengusaha untuk bisa memenuhi kewajibannya.
"Jadi, bukan hanya kebijakan, tetapi juga ini langsung secara operasional secara day to day pengawasan ini dilakukan," ujarnya.
Anggaran Makan Bergizi Gratis jadi Rp 10 Ribu, PKB: Bagaimana Bisa Cukup, Serahkan ke Perempuan
Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid mengusulkan agar pemerintah melibatkan ibu-ibu dalam setiap tahapan penyelenggaraan program makan bergizi gratis yang kini Rp 10 ribu
