Menteri Basuki Sebut Belum Ada Alokasi Anggaran untuk IKN di PUPR 2022
- VIVA/Dusep Malik
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan, hingga saat ini belum ada alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di kementerianya.
"Sampai saat ini belum ada anggaran untuk pembangunan IKN di PU. Di dalam surat Kementerian Keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran ada bintangnya alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," kata Basuki dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa, 25 Januari 2022.
Kendati demikian Basuki menyebut, Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) IKN baru itu membutuhkan anggaran sekitar Rp46 Triliun. Nilai pembangunan itu, ungkap dia, sedang diusulkan ke Kementerian Keuangan.
"Kami sebagai user apakah itu PEN saya kurang mengerti, tapi Insya Allah tidak dibebankan lagi karena itu di luar DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)," ungkapnnya.
"Kalau dibebankan atau refocusing saya jaga betul yang kerakyatan. Karena tidak mungkin anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp46 triliun itu dibebankan ke anggaran Kementerian PUPR," tambahnya.
Maket dari pemenang desain Ibu Kota Negara Baru.
- VIVAnews/Fikri Halim
Seperti diketahui, Kementerian PUPR pada 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp100,6 triliun. Dengan anggaran tersebut, rencana program yang akan dilaksanakan antara lain bidang Sumber Daya Air sebesar Rp41,2 triliun yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan 35 bendungan on-going serta pembangunan dua bendungan baru.
Kemudian untuk revitalisasi danau, pembangunan 42.400 hektare daerah irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 123.740 hektare, serta pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 157 km.
Sedangkan pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp39,7 triliun, digunakan untuk pembangunan 354 km jalan baru, pembangunan 23.715 meter jembatan, pembangunan 1.072 meter flyover/underpass, serta pembangunan 9,2 km jalan tol, antara lain Serang – Panimbang dan Semarang – Demak.
