Biar RI Mandiri, Luhut: Hilirisasi Sektor Komoditas Jadi Prioritas

Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan.
Sumber :
  • M Yudha P/VIVA.co.id

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, pemerintah akan terus memprioritaskan untuk menerapkan hilirisasi di sektor komoditas, agar Indonesia tidak terus-menerus hanya bergantung pada ekspor bahan mentah semata.

Dia menjelaskan, sejauh ini langkah hilirisasi sebenarnya juga telah dilakukan pemerintah di sejumlah sektor, misalnya seperti sektor kelapa sawit untuk keperluan B30 serta sektor bijih nikel yang diproses menjadi bahan besi baja.

"Dan juga pengolahan bijih nikel yang akan sejalan dengan pengembangan mobil listrik, yang menggunakan nikel sebagai katoda baterai kendaraan listrik tersebut," kata Luhut dalam telekonferensi, Selasa 25 Januari 2022.

Baca juga: Pasang Badan ke Investor, Luhut: Jangan Segan Kontak Saya

Luhut menambahkan, proses hilirisasi ini juga turut dilakukan di produk-produk lainnya, seperti produk aluminium dan petrokimia. Bahkan, Desember 2021 lalu pemerintah juga telah melakukan groundbreaking kawasan industri di Kalimantan Utara guna mendukung langkah tersebut.

Apalagi, Luhut juga mengklaim bahwa kawasan ini telah banyak diminati oleh berbagai kalangan investor, karena adanya sumber-sumber komoditas di sana. 
"Area yang luas dan sungai yang dapat menjadi sumber hydropower, yang dengan menggunakan listrik yang dihasilkan darinya sehingga menjadi produk rendah emisi," ujarnya.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Photo :
  • Repro Youtube Sekretariat Presiden.

Luhut menjelaskan, langkah hilirisasi di sektor komoditas ini menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintah, demi menyongsong kemandirian Indonesia pada berbagai sektor di masa depan.

Luhut: NU Harus Memimpin Upaya Perdamaian di Timur Tengah

Sebab, di sektor kesehatan RI sendiri, COVID-19 telah cukup memperlihatkan betapa pentingnya reformasi sistem kesehatan nasional dikarenakan kurangnya kapasitas rumah sakit, produksi farmasi, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan ketika berhadapan dengan varian Delta beberapa waktu lalu.

"Kita sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan obat-obat penting ketika negara lain mendahulukan kepentingan domestik masing-masing. Sehingga, sangat lah penting bagi pemerintah untuk fokus pada investasi di sektor kesehatan," kata Luhut.

PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN

"Banyak negara-negara lain yang kini juga turut fokus pada hal yang sama, karena mereka tidak mau terjebak dalam supremasi RRT dan India sebagai pusat produksi farmasi," ujarnya.

Zulhas Tegaskan Indonesia Tak Impor Beras pada 2025, Ada Tapinya
Penasehat Khusus Presiden dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Sebut Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Diundur

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan diundur.

img_title
VIVA.co.id
27 November 2024