Awal Tahun, PUPR Selesaikan Tender 838 Proyek Infrastruktur Rp17,5 T
- Istimewa.
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kebut pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang dimilikinya pada tahun ini. Belum satu bulan pada 2022, 838 paket infrastruktur PUPR dengan nilai Rp17,5 triliun melalui tender/seleksi dini telah diselesaikan.
Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/ Seleksi Dini Tahun Anggaran 2022 di Jakarta. Data tersebut menurutnya tercatat hingga hari ini.
"Dengan rincian 43 paket pekerjaan dengan nilai Rp220 miliar telah terkontrak pada akhir Desember 2020 dan 795 paket pekerjaan dengan nilai Rp17,36 triliun telah selesai proses tender/seleksi dan siap dilakukan penandatanganan," ujar Basuki, Senin, 24 Januari 2022.
Dia menjelaskan, sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian PUPR melaksanakan penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan tender/seleksi dini sudah dilakukan sejak Oktober 2021 dengan jumlah 2.092 paket dengan nilai pagu pengadaan sebesar Rp35,1 triliun.
Kementerian PUPR mengelola pagu anggaran sebesar Rp100,6 triliun pada 2022 untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi COVID-19.
Basuki mengatakan bahwa sisa paket tender/seleksi dini Tahun Anggaran 2022 yang sedang berjalan akan diselesaikan sebanyak 671 paket senilai Rp10,68 triliun pada akhir Januari 2022. Dan 583 paket senilai Rp6,91 triliun pada akhir Februari 2022.
“Dengan jumlah paket tersebut diperkirakan penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2022 akan mencapai Rp7,34 triliun atau sebesar 7,3 persen, ” kata Menteri PUPR.
Proyek infrastruktur Kementerian PUPR.
- Dokumentasi Kementerian PUPR.
Pelaksanaan penandatanganan ini dilakukan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa dari balai di Kementerian PUPR yang berada di 34 provinsi. Di mana proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan melalui beberapa metode antara lain tender/seleksi dan e-katalog sektoral PUPR sehingga menjamin proses yang transparan, efektif, dan efisien.
Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja APBN untuk mendorong roda perekonomian nasional.
“Modernisasi proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR terus dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti: e-Monitoring dan e-katalog sektoral Kementerian PUPR. Selain itu kami akan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk mendorong kesejahteraan anak bangsa," Basuki.
Dia menambahkan, Kementerian PUPR akan melaksanakan kebijakan khusus pelaksanaan program Kementerian PUPR di 2022. Di antaranya menyelesaikan Proyek Strategi Nasional (PSN), mendukung infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori, Labuan Bajo.
