Tanggapi Faisal Basri, Jubir Pastikan Tambang Milik Luhut Ikuti Amdal
- www.warwick.ac.uk
VIVA – Dalam kritiknya terhadap proyek pembangunan ibu kota negara (IKN), Ekonom Faisal Basri sempat mengusulkan dilakukan audit terhadap adanya lubang-lubang bekas tambang di sekitar kawasan tersebut. Di mana salah satunya diduga perusahaan tambang milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menanggapi hal tersebut, Luhut melalui Juru Bicaranya, Jodi Mahardi, menegaskan bahwa sang menteri tidak memiliki lubang atau lahan tambang di kawasan IKN yang berada di Kalimantan Timur tersebut, apalagi dengan Analisis dampak lingkungan (Amdal) yang tidak baik.
"Kalau tambang dimaksud adalah tambang masih aktif ya pasti masih dalam bentuk lubang yang namanya pit," kata Jodi saat dihubungi VIVA, Senin 24 Januari 2022.
Baca juga: Rekomendasi Saham Hari Ini, IHSG Diprediksi Menguat Awal Pekan
"Sedangkan jika tambang sudah tutup, maka harus sesuai dengan rencana reklamasi dan penutupan tambang, yang ada di amdal," ujarnya.
Jodi menambahkan, ada jaminan reklamasi dan jaminan tutup tambang yang dibayarkan perusahaan ke pemerintah, untuk memastikan perusahaan melakukan kewajibannya pada saat tambang sudah selesai.
Dia mengaku, Luhut sendiri telah menekankan mengenai pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas utama. Pada 2020-2021, lanjut Jodi, Kutai Energi sebagai perusahaan tambang yang mayoritas dimiliki oleh Luhut bahkan telah memperoleh penghargaan peringkat Hijau dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dari Gubernur Kalimantan Timur.
Jubir Luhur, Jodi Mahardi (Foto/Twitter/JodiMahard)i
- vstory
"Hal yang tidak akan diperoleh kalau pengelolaan lingkungannya tidak baik," kata Jodi.
Karenanya, Jodi pun meminta kepada ekonom Faisal Basri, untuk lebih memperjelas lubang bekas tambang mana yang dimaksud, agar tidak menjadi fitnah.
"Pak Faisal (Basri) perlu memperjelas mana lubang bekas tambang yang dimaksud, agar tidak menjadi fitnah," ujarnya.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
