DPR Minta Jakarta Diberi Status Kekhususan Ekonomi dan Sejarah

Jumat, 21 Januari 2022 - 20:36 WIB

Oleh :

Dusep Malik,

Ilustrasi Monumen Nasional, simbol Jakarta.

Sumber :

VIVA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Dapil DKI Jakarta, Kamrussamad mengatakan pemerintah harus memikirkan Jakarta sebagai daerah khusus ekonomi, bisnis, keuangan dan serta sejarah usai UU IKN disahkan. Jakarta jadi saksi sejarah dilantiknya 7 Presiden RI yang memimpin Tanah Air.

"Jakarta merupakan sejarah terbentuknya Republik ini, Sang Proklamator Soekarno Hatta memproklamirkan Republik ini di tanah Jakarta, serta 7 Presiden kita di lantik dan di Sumpah di Atas Tanah Jakarta," kata Kamrussamad kepada wartawan, Jumat, 21 Januari 2022.

Kamrussamad mengatakan, Jakarta sudah memiliki Infrasktur ekonomi dan keuangan yang baik. Tak kurang dari 10,96 juta Penduduk Jakarta tentunya mengharapkan kehidupan yang lebih baik.

"Penduduk asli Jakarta sejak zaman Sunda kelapa, Batavia hingga Djayakarta serta Kaum Urban selama puluhan tahun mereka tinggal di Jakarta. Mereka (Warga) mengkhawatirkan jika Ibu Kota negara di pindahkan, apakah bandara, stasiun, terminal mereka masih akan ramai di kunjungi oleh wisatawan, serta apakah bus-bus masih terisi dengan penumpang," kata Kamrussamad.

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III tersebut menambahkan, setelah Daerah Khusus Ibukota dicabut, maka Jakarta akan kembali merujuk kepada Undang-undang Pemerintah Daerah. Tentunya dia meminta Pemerintah agar memikirkan secara khusus nasib Jakarta kedepannya.

"Kami mengharapkan agar pemerintah sungguh-sungguh memikirkan Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota dengan memberikan status kekhususan di bidang keuangan, kekhususan Bidang bisnis, kekhususan bidang ekonomi serta kekhususan bidang kesejarahan," kata Karussamad.