Ada Proyek Ibu Kota Baru, Sri Mulyani Jaga Defisit APBN Sesuai Target
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur tetap memperhatikan defisit APBN. Untuk diketahui, pembangunan Ibu Kota baru pada tahap awal akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2022.
Sri mengatakan, sesuai Undang-Undang, target defisit APBN pada tahun 2023 mesti kembali ke 3 persen.
"Dari sisi kebijakan fiskal tahun 2023 sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2020 kita akan kembali ke defisit 3 persen," ujarnya di Jakarta, Selasa 18 Januari 2022.
Maket desain ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
- VIVA.co.id/Fikri Halim
Ia mengatakan, tahap pertama pembangunan ibu kota atau dalam jangka pendek adalah pada 2022-2024. APBN akan menyesuaikan target tersebut seiring dengan agenda lain seperti rencana pemilihan umum (pemilu) pada 2024.
"Artinya di 2022-2024, penanganan COVID-19, penyelenggaraan pemilu, dan IKN semuanya ada dalam APBN. Pada saat yang sama defisit maksimum 3 persen mulai tahun 2023 akan diupayakan semuanya tetap terjaga," kata dia.
Sedangkan untuk 2025-2045, Sri mengatakan, APBN akan diestimasikan untuk digunakan secara langsung. Hal yang paling utama, lanjut dia adalah pembangunan yang memang harus disediakan pemerintah seperti kompleks pemerintahan, dan infrastruktur dasar.
"Seperti kompleks pemerintahan kemudian juga dari sisi infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya dan listrik yang kemudian akan di-install," katanya.
Selain itu, dia mengatakan, pembangunan-pembangunan di sana juga akan didanai dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pihaknya juga mengidentifkasi hal ini karena membutuhkan APBN.
"Sebagian nanti akan dalam bentuk KPBU atau PPP. Itu pasti akan membutuhkan APBN apakah itu Project Development Fund apakah VGF (Viability Gap Funding) atau dalam bentuk dukungan lainnya. Itu kita sudah mulai identifikasi," katanya.
Menteri Hukum Sebut Tak Ada Target Waktu Kapan Prabowo Harus Teken Keppres Pindah ke IKN
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa tidak ada target bagi Presiden Prabowo Subianto, kapan dia harus menerbitkan Keputusan Presiden atau Keppres soal IKN.
