Larang Ekspor Nikel, Jokowi: Untuk Lapangan Kerja Rakyat Kita
- Biro Humas Setpres
VIVA – Presiden Joko Widodo menyebut, larangan ekspor bahan mentah nikel, dirasakan sangat berdampak bagi Tanah Air. Jokowi mengungkapkan, biasanya apabila nikel diekspor dalam kondisi mentah, Indonesia hanya mendapatkan Rp15 triliun. Namun jika diolah sendiri bisa mendapatkan Rp300 triliun.
Kepala Negara mengatakan, itu baru dari nikel saja. Namun jika bahan mentah lainnya juga diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, maka Indonesia akan dapat meningkatkan perekonomian secara signifikan.
"Kita tidak hanya memiliki nikel, kita memiliki tembaga, kita memiliki bauksit, kita memiliki timah, kita memiliki emas, semuanya ada. jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi. Stop," kata Jokowi dalam arahannya saat menghadiri Dies Natalis ke-67 Universitas Parahyangan, Bandung, Senin, 17 Januari 2022.
Aktivitas pertambangan di Maluku Utara yang melakukan ekspor biji nikel.
- ANTARA Foto/Abdul Fatah
Digugat Uni Eropa
Kebijakan tersebut, memang mulanya banyak ditentang oleh negara lain, khususnya negara maju. Bahkan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (EU) melayangkan gugatan terkait larangan ekspor nikel ini ke organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO).
"Awal-awal memang kita disemprot oleh negara-negara lain, enggak apa-apa kalau hanya disemprot. Kita diam dibawa ke WTO nggak apa-apa kita dibawa ke WTO," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI itu mengatakan, Indonesia tidak akan gentar menghadapi gugatan ke WTO tersebut. Indonesia juga memiliki alasan yang kuat mengapa mengeluarkan kebijakan seperti itu
"Kita punya argumentasi juga, bahwa kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Enggak tahu menang atau kalah, ini masih dalam proses di WTO," ujar Jokowi.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
