Meski Digugat ke WTO, Jokowi Tak Akan Hentikan Pelarangan Ekspor Nikel
- Anwar Sadat/VIVA.
VIVA – Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia tidak akan menghentikan larangan ekspor bahan mentah nikel meskipun saat ini Indonesia digugat oleh sejumlah negara ke World Trade Organization atau WTO. Jokowi menilai Indonesia memiliki alasan yang jelas mengapa memberlakukan kebijakan tersebut.
Menurut Jokowi, saat ini gugatan di WTO tersebut juga masih dalam proses. Dia berharap Indonesia bisa menang dan bahan mentah dari Tanah Air bisa dikelola sendiri oleh Indonesia.
"Enggak tahu menang atau kalah, ini masih dalam proses di WTO. Ya kita harapkan menang. Tapi yang jelas enggak akan kita hentikan," kata Jokowi, dalam arahannya saat menghadiri Dies Natalis ke-67 Universitas Parahyangan, Bandung, Senin 17 Januari 2022
Gugatan ke WTO, menurut Jokowi, akan terus dihadapi dan Indonesia terus berjuang bagaimana kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tak hanya nikel, ke depan bahan lainnya seperti tembaga, timah dan bauksit juga akan diterapkan kebijakan yang sama, yakni tal lagi diekspor dalam kondisi mentah.
Ilustrasi smelter nikel.
- Istimewa
"Meskipun dibawa ke WTO, stop bauksit kita tetap berjalan, stop tembaga nanti tetap jalan, inilah yang namanya nilai tambah dan kita harus memanfaatkan ilmu pengetahuan. Memanfaatkan teknologi yang terbaru," kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan, apabila saat ini Indonesia belum memiliki teknologi atau pengetahuan yang cukup, maka dapat berkerjasama dengan negara lain mengolah bahan tersebut. Tetapi tetap industri dan pabriknya berasal dari tanah Air.
"Kalau kita belum punya ya enggak apa-apa kok. Partner-an dengan negara lain enggak apa-apa kok tapi industrinya ada di sini. Pabriknya ada di sini. Karena sekarang bukan eranya lagi menjual bahan mentah, Kita harus melakukan hilirisasi industri, kita harus memaksimalkan nilai tambah kekayaan alam yang kita miliki," ujarnya.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
