Rekomendasi BRIN Soal Sektor Prioritas Alokasi Dana PEN 2022

VIVA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2022. Ada sejumlah sektor yang dinilai harus diprioritaskan.

Peneliti Madya Pusat Riset Ekonomi BRIN Umi Karomah menyarankan, alokasi dana PEN 2022 sebaiknya difokuskan untuk sektor ritel agar lebih cepat terserap. Stimulus itu bisa diberikan dalam bentuk dana, subsidi kredit, maupun insentif usaha yang lebih besar.

"Sektor ritel itu yang perlu ditekankan. Karena kalau hanya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang diberi dana dan kredit yang banyak tetapi sektor ritelnya tidak berkembang, tidak akan ada yang beli juga meskipun sudah ada belanja online," kata Umi kepada Antara di Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022.

Dia berharap fokus PEN pada tahun ini bisa diperbesar pada alokasi untuk pemulihan ekonomi. Dengan tidak menyampingkan aspek kesehatan karena masih dalam masa Pandemi COVID-19.

Seperti diketahui, Dalam program PEN tahun 2022, fokus utama anggaran diberikan kepada tiga bidang prioritas. Yakni kesehatan dengan anggaran Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.



Pertumbuhan Industri Ritel Nasional.

Photo :

• VIVA/Muhamad Solihin

Umi berpendapat, peningkatan alokasi untuk penguatan pemulihan ekonomi, khususnya untuk sektor ritel, akan memperbaiki serapan program PEN yang hanya mencapai 88,4 persen pada tahun 2021.

"Jika diberikan lebih besar kepada perlindungan sosial, akan lebih rawan korupsi dan membutuhkan mekanisme yang ruwet, sehingga pada akhirnya serapan tidak terlalu besar," ungkapnya.

Selain sektor ritel, ia menilai sektor jasa juga perlu didorong pertumbuhannya pada tahun ini melalui insentif PEN. Sebab, sektor tersebut yang lebih cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibanding sektor makanan dan minuman.

"Sektor perumahan dan konstruksi itu juga perlu terus digenjot pada tahun ini, begitu pula dengan transportasi dan pariwisata," jelas Umi. (Ant)

Halaman Selanjutnya

"Jika diberikan lebih besar kepada perlindungan sosial, akan lebih rawan korupsi dan membutuhkan mekanisme yang ruwet, sehingga pada akhirnya serapan tidak terlalu besar," ungkapnya.