Ada Dugaan Korupsi, Erick Thohir: Restrukturisasi Garuda Berlanjut
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan adanya kemungkinan pengadaan pesawat Garuda yang lain menjadi indikasi kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum di dalam tubuh PT Garuda Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Erick saat dirinya mendatangi kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Selasa 11 Januari 2022. Erick gelontorkan bukti-bukti indikasi korupsi di dalam tubuh Garuda Indonesia terkait pengadaan pesawat ATR 72-600.
Erick tegaskan perlunya melakukan pembersihan secara besar besaran di tubuh Garuda Indonesia dari indikasi korupsi akan terus dilakukan.
Baca juga: Datangi Kejaksaan Agung, Erick Thohir Bawa Bukti Awal Korupsi Garuda
"Dari laporan yang sudah jadi penyelidikan dan melengkapi, apalagi dapat data dari BPKP. Tentu hari ini ATR 72-600 yang sedang diselidiki. Apakah ada pesawat lain? Dimungkinkan, karena kita mau selesaikan untuk transparansi," ujar Erick di Kejagung, Jakarta, Selasa 11 Januari 2022.
Kalaupun nantinya akan ditemukan kembali indikasi korupsi dalam pengadaan pesawat di Garuda Indonesia, Erick menjamin tidak akan mengganggu proses restrukturisasi yang sedang berlangsung.
Eric katakan, pihaknya dari Kementerian BUMN hingga kini sudah melakukan pemetaan terkait lessor-lessor yang bermasalah dengan yang tidak.
Erick Thohir Datangi Kejagung Laporan Garuda
- VIVA/M Ali Wafa
Namun jika nantinya ditemukan kembali indikasi korupsi PT Garuda Indonesia terkait pengadaan pesawat, hal itu tidak akan mengganggu proses restrukturisasi yang dilakukan kementerian BUMN.
"Apakah jadi hambatan penyelesaian lessor? Tidak. Karena kami sudah memetakan mana lessor yang ada indikasi korupsi, mana lessor yang kemahalan. Karena bodoh juga kita kenapa mau tanda tangan padahal kemahalan," ujarnya.
Erick jelaskan program pembersihan secara besar besaran yang dilakukan kementerian BUMN terhadap PT Garuda Indonesia, diharapkan dapat menjadi perbaikan secara menyeluruh di BUMN.
"Ini bukan sekadar penangkapan atau menghukum oknum-oknum yang ada, tapi perbaikan yang disampaikan Kejagung, perbaikan administrasi secara menyeluruh sesuai program transformasi bersih-bersih BUMN," ujarnya.
