Pantau Lokasi Istana Negara di IKN, Sri Mulyani Kunjungi Titik Nol

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi lokasi Titik Nol.
Sumber :
  • Instagram @smindrawati

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi lokasi Titik Nol yang digadang-gadang bakal menjadi lokasi pembangunan Istana Negara dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN), di Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi Rp11,4 Triliun untuk Sektor Otomotif di 2025

Melalui laman Instagram @smindrawati, Menkeu pun mem-posting sejumlah foto bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang memperlihatkan posisi mereka yang tengah berada di lokasi Titik Nol tersebut.

"Pak Basuki Menteri PUPR beserta tim @kemenpupr menjelaskan kepada saya mengenai rancangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di lokasi Penajam Paser Kalimantan Timur," kata Sri Mulyani dalam posting-an tersebut, Jumat, 7 Januari 2022.

Setoran Pajak Tambang Kendor, Sri Mulyani Ungkap Biang Keroknya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Photo :
  • ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah

Sri Mulyani menjelaskan, Titik Nol sebagai referensi koordinat lokasi pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan, dan perkembangan pembangunan selanjutnya secara bertahap di Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Sri Mulyani Waspadai Kebijakan Ekonomi AS di Bawah Donald Trump

Dia menjelaskan, ini merupakan proses pembangunan Ibu Kota Negara baru yang luar biasa rumit dan menantang, yakni bagaimana tetap menjaga lingkungan, hutan, dan keanekaragaman hayati, dan termasuk satwa agar tetap terjaga.

"Namun mampu mewujudkan Ibu Kota Negara masa depan yang modern dan berbudaya dan beradab, serta mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Dari segi pembiayaan dan keuangan negara, lanjut Sri Mulyani, juga perlu dirancang secara cermat dan hati-hati agar tujuan pembangunan IKN dapat tercapai.

"Namun tetap terjaga stabilitas dan sustainabilits keuangan negara," katanya.

"Landasan hukum yang kuat dan baik dalam bentuk RUU IKN sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR, dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat luas," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya