Pajak Capai Target Tapi APBN 2021 Defisit, Begini Penjelasan Menkeu
- VIVA/Arrijal Rachman
VIVA – Kementerian Keuangan mengumumkan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga keseluruhan tahun anggaran 2021 masih defisit. Tapi, defisitnya lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.
Defisit APBN itu mencapai Rp783,7 triliun dari target Rp1.006,4 triliun atau 4,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka defisit tersebut turun hingga 17,3 persen dari Desember 2021 yang sebesar Rp947,7 triliun.
"Jauh lebih kecil Rp222,7 triliun dari target yang kita estimasikan. Menggambarkan penerimaan negara kita melonjak sangat tinggi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers, Senin, 3 Januari 2021.
Sri menjelaskan, defisit tersebut dipengaruhi pendapatan negara yang mencapai Rp2.003,1 triliun atau naik 21,6 persen dibanding Desember 2020. Jika dibandingkan dengan target Rp1.743,6 triliun, realisasinya 114,9 persen.
"Tahun ini masih ada pandemi dan memukul dengan varian delta maupun omicron namun kita masih mampu tumbuh," tegas Sri.
Sementara itu, belanja negara, Sri menyebutkan telah terealisasi Rp2.786,8 triliun. Tumbuh 7,4 persen dari periode yang sama tahun lalu dan sudah 101,3 persen dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp2.750 triliun.
"Kita masih ekspansi, berhasil membelanjakan di atas APBN yang Rp2.750 triliun," ucapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr.
Dengan catatan tersebut, keseimbangan primer mengalami defisit Rp440,2 triliun dari target tahun ini yang minus Rp633,1 triliun. Defisit keseimbangan primer itu turun 30,5 persen dari Desember 2020 sebesar Rp633,6 triliun.
"Betapa bedanya, itu berarti APBN kita jauh lebih baik dari yang didesain, sebesar Rp633,1 triliun," tutur Sri.
Untuk realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp868,6 triliun, turun 27,2 persen dari periode yang sama pada tahun lalu Rp1.193,3 triliun. Realisasinya 86,3 persen dari target tahun ini Rp1.006,4 triliun.
Penjelasan Ditjen Pajak soal Tax Amnesty Jilid III
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait usulan akan adanya pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III.
