Anggota DPR Protes Harga Elpiji, BBM hingga Tarif Listrik di 2022
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik Pemerintah yang dinilai ugal-ugalan menaikkan harga gas, listrik dan menghapus premium secara serentak.
Mulyanto menganggap Pemerintah tidak sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat sehingga tega menaikkan harga bahan energi tersebut secara berturut-turut.
"Bagaimana bisa Pemerintah menaikkan harga komoditas dasar yang diperlukan secara serentak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini Pemerintah harusnya lebih berhati-hati mengambil keputusan menaikkan harga gas, BBM dan listrik. Jangan sampai karena niat menghemat anggaran kompensasi malah menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat," kata Mulyanto, Rabu 29 Desember 2021.
Ilustrasi pemberitahuan tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang telah habis
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Mulyanto menegaskan PKS menolak kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Karena itu PKS berupaya menggunakan hak konstitusionalnya agar Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga gas, listrik dan BBM di awal tahun 2022.
"Masak kebijakan kenaikan tarif listrik PLN, kenaikan harga LPG non-subsidi, dan penghapusan premium, yang menyisakan BBM mahal bagi masyarakat, dilakukan secara serentak di tahun 2022. Bahkan kenaikan harga LPG non-subsidi sudah lebih dahulu ditetapkan minggu lalu di penghujung Desember 2021," kata Mulyanto.
Padahal, kata Mulyanto, saat ini ekonomi masyarakat masih kembang-kempis tergerus pandemi COVID-19 yang belum usai dan saat ini masyarakat tengah dihantui penyebaran varian Omicron. Apa yang diputuskan Pemerintah ini, kata Mulyanto benar-benar kebijakan yang mencekik rakyat.
Mulyanto menambahkan kenaikan harga energi ini akan langsung menusuk jantung kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk usaha kecil dan menengah yang baru mulai bergeliat untuk bangkit. Dia khawatir kebijakan ini akan mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat yang memang sudah lemah.
"Kalau memang harus ada penyesuaian harga energi, Pemerintah harus menghitung betul kesiapan dan kondisi ekonomi masyarakat serta dilakukan secara bertahap, terencana dan dengan prinsip kehati-hatian. Jangan ugal-ugalan seperti sekarang ini," ujar Mulyanto.
