Selain Pengairan Sawah, Bendungan Pidekso Wonogiri Bisa Serap Banjir
- Dokumentasi PT PP.
VIVA – PT PP telah menyelesaikan proyek pembangunan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Bendungan itu pun diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kemarin dan resmi beroperasi.
Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengungkapkan, adanya Bendungan Pidekso ini juga dapat memberikan nilai tambah sebagai kawasan wisata air. Sehingga, dapat dinikmati oleh para wisatawan lokal terutama masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan.
"Dengan kehadiran Bendungan Pidekso di Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat memiliki dampak positif bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah khususnya yang berada di Kabupaten Wonogiri," ujar Novel dikutip dari keterangannya, Rabu, 29 Desember 2021.
Novel menjabarkan, Bendungan Pidekso yang dimiliki oleh Kementerian PUPR ini memiliki nilai total nilai kontrak sebesar Rp739 miliar. Di mana pembangunannya dimulai sejak tahun 2014 dan dapat diselesaikan lebih cepat dari yang ditargetkan.
Bendungan ini memiliki kapasitas penampungan sebesar 25 juta meter kubik dengan luas genangan 232 hektare. Bendungan ini diketahui memiliki tinggi 44 meter. Kehadiran Bendungan Pidekso ini diharapkan dapat mereduksi banjir sebesar dari 349 meter kubik per detik menjadi 311 meter kubik per detik.
Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Pidekso Wonogiri.
- Dokumentasi PT PP.
Selain itu, kehadiran bendungan tersebut dapat dimanfaatkan juga untuk mengaliri irigasi seluas 1.500 hektare dan menghasilkan air baku sebesar 300 liter per detik.
"Pembangunan Bendungan Pidekso beserta fasilitasnya dapat diselesaikan lebih cepat 12 bulan dari yang ditargetkan," tambahnya.
Sebelumnya, Jokowi menekankan bahwa jika bangsa Indonesia menginginkan kemandirian pangan, kedaultan pangan, dan ketahanan pangan dapat tercapai. Maka waduk merupakan kuncinya.
“Waduk adalah menjadi kunci, air menjadi kunci. Oleh sebab itu, kita bangun waduk di seluruh provinsi di Tanah Air kita,” ujar Jokowi.
KPU Jakarta: 572 TPS Berpotensi Rawan Banjir
KPU koordinasi dengan BPBD terkait ratusan TPS berpotensi rawan banjir tersebut.
