SP Pertamina Ancam Mogok, Anggota DPR: Jangan Sampai Jadi Bumerang
VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyayangkan adanya disharmonisasi antara direksi dan serikat pekerja Pertamina. Hal ini terjadi di tengah upaya transformasi bisnis yang tengah dilakukan BUMN tersebut.
Permasalahan ini, lanjut Herman, harus bisa diatasi agar tidak menjadi bumerang bagi Pertamina. Menurut Herman, semestinya Serikat Pekerja Pertamina bisa duduk bersama dan menyampaikan tuntutannya secara baik-baik kepada direksi Pertamina.
"Tidak perlu mangambil upaya dengan mengancam untuk mogok kerja karena akan memperkeruh keadaan dan mengganggu kinerja Pertamina secara koorporasi," ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Desember 2021.
Gedung Pertamina Pusat
- vivanews/Andry Daud
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diketahui mengancam akan melakukan aksi mogok kerja pada dua waktu yang berbeda, yakni 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022. Mereka mengklaim melancarkan aksi mogok kerja dilakukan oleh seluruh pekerja Pertamina Group di seluruh wilayah.
Lebih lanjut, Herman mengatakan, ada kepentingan yang lebih besar ke depan bagaimana mewujudkan pertamina menjadi BUMN yang kuat dan kontributif bagi rakyat, bangsa, dan negara.
"Tentu kita tahu bahwa Pekerja adalah instrumen penting dalam sistem perusahaan, oleh karenanya kinerja perusahaan akan sangat ditentukan oleh kinerja pekerjanya," kata dia.
Di satu sisi, Herman mengatakan, Direksi sebagai pimpinan dan pengatur jalanya roda perusahaan memiliki kewenangan dan menentukan arah kebijakan koorporasi, harus harmoni keduanya.
"Saya menghargai aspirasi dan tuntutan serikat pekerja Pertamina, tetapi harus dipahami bahwa kebijakan Pertamina sebagai BUMN tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, dan saya memahami apa yang terjadi di dalam. Oleh karenanya duduklah bersama dan janganlah karena ada tuntutan yang belum direalisasi menuntut direksi dipecat," katanya.
Seharusnya, Herman menegaskan, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik antara direksi dan serikat pekerja, sehingga tidak menjadi bumerang bagi Pertamina sendiri.
"Kita pasti tahu bahwa segala pergerakan serikat pekerja biasanya sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan kredibilitas perusahaan, dan jangan sampai menjadi bumerang, maksudnya untuk kebaikan pekerja, tetapi dampak eksternalnya menjadi tidak baik," ucapnya.
117.860 UMKM Sudah Masuk Ekosistem Digital PaDi UMKM, Transaksi Capai Rp 7 Triliun
Platform PaDi UMKM diketahui merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memperkuat ekosistem digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
