Banyak Wirausaha Baru, Jumlah UMKM di Jakarta Naik Jadi 289.370
- Dokumentasi KJRI Los Angles.
VIVA – Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus naik selama masa Pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Banyak wirausaha baru yang muncul di wilayah ibu kota.
Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Mochamad Abbas mengatakan, hingga Jumat, 24 Desember 2021, jumlah UMKM di Jakarta telah mencapai 289.370.
"Sesuai janji gubernur pada masa kampanye, menciptakan 200 ribu wirausaha baru dan sampai posisi saat ini sudah terdaftar dan terbina 289.370," kata dia di acara ISEI Jakarta hari ini.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memborong dagangan pedagang dan UMKM
- Istimewa
Dia menekankan, semakin naiknya jumlah UMKM di ibu kota ini karena didukung dengan upaya kolaborasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Setidaknya 135 kolaborator telah terjalin dengan UMKM.
"Kok bisa di masa pandemi Jakarta bisa memenuhi target? ini kata kuncinya di kolaborasi. Di awal-awal pandemi di awal 2020 arahan Pak Gubernur target tidak boleh direvisi," tegasnya.
Di sisi lain, Abbas menambahkan, Pemprov juga memaksimalkan berbagai program dukungan berusaha. Salah satunya adalah jemput bola terkait perizinan, artinya masyarakat tidak lagi mengajukan.
"Kami Pemprov untuk perizinan UMKM prinsipnya tidak lagi mendaftar tidak lagi diajukan tapi diberikan, antar jemput izin bermotor, jadi petugas kami mendatangi sampai tingkat RT/RW," ungkap dia.
Dari sisi pemasaran, terdapat dukungan dari E-Order, Marketplace, Medsos dan kios. Bahan baku dengan mekanisme Close Loop, platina dilakukan secara online dan offline, modal dari Bank DKI, Koinworks dan Pegadaian.
Di sisi lain, dari sisi perizinan hanya dengan Akta Koperasi, AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor serta Relaksasi IUMK. Selain itu pelaporan keuangan melalui SI APIK.
Dengan cara tersebut, dia menekankan, hingga kuartal III-2021 penanaman modal dalam negeri (PMDN) terealisasi Rp34,3 triliun atau tumbuh 1,78 persen meski PMA turun 1,54 persen menjadi Rp38,2 triliun.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
