Menaker Yakin Penyiapan SDM Berkualitas Akan Dorong Investasi
- Dokumentasi Kemnaker.
VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ikut berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kekuatan ekonomi dunia. Salah satunya, dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja berkulitas untuk mendorong iklim investasi.
Selain SDM berkualitas, Indonesia juga memiliki potensi lainnya, seperti kekayaan dan keberagaman. Poin-poin itulah yang ditunjukkan oleh Kemnaker dalam Expo Dubai 2020, beberapa waktu lalu, dengan mengusung tema "The Future of Indonesian Labour".
"Ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai kekayaan, keragaman, dan potensi luar biasa sebagai kekuatan ekonomi dunia," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangannya, Rabu, 23 Desember 2021.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
- BPJAMSOSTEK
Dijelaskan, pembangunan SDM menjadi prioritas pemerintah. Dengan komitmen tersebut, diharapkan bisa melengkapi potensi yang telah ada, yakni banyaknya jumlah SDM yang ada di Indonesia.
Ida meyakini, penyiapan tenaga kerja berkualitas akan mendatangkan banyak keuntungan bagi negara, termasuk soal investasi.
"Potensi ini akan menarik minat dunia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam pembangunan SDM," ujar Menaker.
Dikatakannya, bahwa Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia Indonesia sebagai The Land of Diversity. Yakni negara yang memiliki kekayaan dan keragaman.
Dengan adanya potensi-potensi tersebut, tentunya negara sangat membuka berbagai peluang dan kesempatan baru. Tentunya, ini semua juga akan disejalankan dengan penyiapan tenaga kerja.
"Negara akan terus berinovasi untuk generasi yang akan datang," paparnya.
Lebih lanjut, Ida mengatakan, pengarusutamaan pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas menjadi isu yang tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah. Semua pihak, khususnya dunia usaha, harus berkomitmen untuk memberikan akses dan kesempatan kerja bagi disabilitas.
"Kita juga harus terus meningkatkan kesadaran bahwa isu hak penyandang disabilitas merupakan isu lintas sektor yang penanganannya memerlukan kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta, baik dipusat maupun di daerah," katanya.
Disampaikan, penting pula untuk senantiasa menyertakan keberpihakan akan isu ketenagakerjaan inklusif dalam setiap program dan kebijakan melalui 9 (sembilan) lompatan kementerian ketenagakerjaan.
"Hal ini penting, mengingatkan isu disabilitas telah menjadi isu yang terus dikedepankan dalam tata kehidupan bernegara dalam seluruh forum kerjasama regional maupun internasional, seperti, PBB, G-20, Asia Pacific, maupun ASEAN," ujarnya.
