Anggota DPR Klarifikasi ke Manajemen Soal Isu Mogok Kerja di Pertamina
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mengaku sudah melakukan klarifikasi, terkait ancaman mogok kerja. Menurut dia, alasan aksi itu dikaitkan dengan pemotongan gaji karyawan dan hubungan industrial, absurd.
"Saya meyakini bahwa tujuan utama dari elite serikat pekerja itu adalah menjatuhkan Direktur Utama dan menyandera Pertamina di hadapan publik," kata Deddy dalam keterangan tertulis, Kamis 23 Desember 2021.
Dia tidak yakin dengan isu pemotongan gaji tersebut. Maka dikatakannya, hanya absurd. Lebih lanjut dikatakan politisi dari Fraksi PDIP itu, sebagai mitra kerja, pihaknya telah meminta keterangan kepada jajaran terkait di Pertamina.
Pemotongan Gaji
Hasilnya, kata dia, soal pemotongan gaji adalah baru wacana dan sebagai hasil survei internal. Kata dia, mayoritas karyawan setuju untuk ada WFH dan juga WFO. Untuk yang fungsi administratif, bisa dilakukan tanpa harus ke kantor. Sementara karyawan yang bersifat manajerial, operasional dan pelayanan publik, tetap WFO atau di kantor.
Maka jelas dia, perkembangan selanjutnya di dalam adalah harus ada keadilan antara yang WFH dan yang tidak bisa dan tetap harus WFO dengan risiko tertentu. Lanjutnya, opsi pemotongan gaji berkisar 1,5-3 persen.
Melihat itu, Deddy menilai tidak pantas dijadikan persoalan dengan wacana pemotongan gaji tersebut. Apalagi kata dia, gaji yang diperoleh selama ini terbilang cukup besar.
Dia mencontohkan Ketua FSPPB Arie Gumilar yang juga menjabat Manager Innovation & Improvement PT. Kilang Pertamina dengan gaji hampir Rp70 juta perbulan dan dalam setahun berpenghasilan di atas Rp1 milyar.
“Jika dia ingin bekerja dari rumah, maka hanya akan dipotong sekitar Rp 2 jt per bulan. Dan dia pun bebas memilih mau bekerja dari rumah atau sepenuhnya di kantor. Jadi menurut saya disamping prematur karena masih dalam pembahasan, isu ini hanyalah pengalihan dari hasrat elite tertentu di dalam tubuh SP Pertamina yang harus dipertanyakan,” kata Deddy.
Dia berharap tidak ada agenda politis dari tuntutan tersebut. Apalagi menunggangi karyawan Pertamina. Ia menyarankan agar berhenti mengkompori suasana untuk melakukan aksi mogok kerja. Apalagi masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, termasuk mengenai kebakaran tangki.
“Atau setidaknya cobalah memikirkan nasib buruh harian atau pekerja kontrak serta masyarakat luas yang akan terdampak akibat provokasi pemogokan itu,” pungkas Deddy.
Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Bandara Soekarno-Hatta Jadi Acuan Penurunan Harga Avtur
Penurunan harga Avtur sebesar 10 persen telah diberlakukan Pertamina sejak 1 Desember 2024.
